Proyek PSN Rempang Eco City Berlanjut, Bagaimana Nasib Warga?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan hingga saat ini ini Xinyi Grup masih berkomitmen untuk membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Meskipun, keberadaan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) masih diwarnai penolakan oleh warga setempat.

"Saya pastikan Xinyi, sampai saya hari ini ngomong, clear, masuk, dan saya sudah cek," ujar Bahlil kepada awak media di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Terkait nasib warga Rempang, Bahlil menyebut sebanyak 50 lebih kepala keluarga (KK) telah dilakukan relokasi. Namun dia tidak menyebut kemana 55 KK tersebut akan ditempatkan.

"Ya sudah pindah 50 an (KK) 50 lebih lah. Yang sudah mendaftar itu sudah mencapai hampir 500 rumah dari 900 KK. Jadi, sudah 50 persen lebih yang bersedia untuk digeser secara sukarela," bebernya.

Bahlil merinci, nantinya setiap KK yang bersedia untuk direlokasi dari Pulau Rempang akan memperoleh tanah seluas 500 meter. Selain itu, warga juga akan diberikan satu unit rumah type 45.

"Kemudian sampai masa tunggu kita kasih Rp 1, 2 juta per orang. Kalau 1 KK 4 orang, itu dia dapat Rp4,8 juta biaya hidup, ditambah Rp1,2 juta biaya kontrak rumah," imbuhnya.

Pulau Rempang Sudah Kondusif

Bahlil menekankan, saat ini kondisi masyarakat di Pulau Rempang sudah kondusif. Bahkan, dirinya mengaku disambut hangat oleh warga sekitar saat mengunjungi Pulau Rempang meski tanpa ajudan.

"Orang saya turun ke rakyat kok, saya makan di rumah-rumah warga, saya datang ke masjid tidak bawah ajudan di hari pertama saya datang pakai avanza yang diberitakan terlalu lebay. Saya jujur saja mengatakan itu, bahkan ada beberapa desain foto seolah-olah di Rempang itu menjadi pemberitaan, opo kayak gini gini," pungkas Bahlil Lahadalia.

Melansir dari laman BP Batam, sebanyak sembilan Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang dan Sembulang Tanjung pindah ke hunian sementara yang terletak di empat lokasi berbeda, Rabu (18/10/2023). Jumlah tersebut menambah total keseluruhan warga yang sudah menempati hunian sementara menjadi 52 KK.

Kesediaan warga untuk bergeser merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rencana investasi di Rempang yang masuk daftar Program Strategis Nasional.

"Ini adalah bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Kami pindah tanpa paksaan dan murni keinginan pribadi," kata warga Desa Pasir Panjang, Elizah.

Warga lainnya, Iskandar juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, keinginannya untuk bergeser ke hunian sementara adalah murni pilihan pribadi dan demi terealisasinya program strategis pemerintah.

"Saya sangat mendukung program pemerintah. Ini untuk kami dan anak-cucu ke depan," ucapnya.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut media terlalu membesar-besarkan kisruh mengenai konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil menyebut, persoalan di Pulau Rempang hanya merupakan masalah misskomunikasi atau kesalahpahaman pesan yang telah diselesaikan pemerintah.

"Dan sekarang alhamdulillah Rempang sudah membaik, yang diberitakan itu tidak separah itu lah, yang diberitakan terlalu lebay," kata Bahlil kepada awak media di Gedung BKPM, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Sebaliknya, lanjut Bahlil, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang secara terang-terangan memamerkan persoalan internal terkait kepentingan ekonomi. Khususnya mengenai investasi.

"Saya lihat begini ya, kita ini senang kalau berita jelek di bangsa ini kita keluarkan, saya bingung," ujar Bahlil menekankan.

Padahal, pemberitaan semacam itu dinilai merugikan sektor investasi dalam negeri. Menyusul, keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Apakah ada investasi yang masuk di Batam yang bisa bertahan gak ada. Di 2004 ada investasi gede, uang dari negara lain masuk, demo akhirnya investasi tidak jadi ke Indonesia lari ke negara lain. 2010 juga demikian, ini 2023 begitu juga," bebernya.

Bahlil kembali menekankan, jika saat ini kondisi masyarakat di Pulau Rempang sudah kondusif. Bahkan, dirinya mengaku disambut hangat oleh warga sekitar saat mengunjungi Pulau Rempang meski tanpa ajudan.

"Orang saya turun ke rakyat kok, saya makan di rumah- rumah warga, saya datang ke masjid tidak bawah ajudan di hari pertama saya datang pakai avanza yang diberitakan terlalu lebay. Saya jujur aja mengatakan itu, bahkan ada beberapa desain foto seolah-olah dirempang itu menjadi pemberitaan, opo kayak gini gini," pungkas Bahlil Lahadalia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah mengunjungi Pulau Rempang pada Jumat, 6 Oktober 2023. Ia menuturkan, ada 400 kepala keluarga (KK) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau setuju direlokasi untuk pembangunan proyek Rempang Eco City.

Ia mengatakan, kurang lebih 400 sudah setuju daftar sukarela untuk digeser. "Dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih dalam proses,” ujar Bahlil Lahadalia setelah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023) seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menuturkan, pihaknya telah mendatangi kampung warga yang sudah setuju relokasi maupun yang tidak setuju relokasi pada Jumat, 6 Oktober 2023.

"Saya datangi per kampung, saya datangi ke Pasir Panjang, ke Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan, saya datangi semua, jadi baik setuju dan yang tak setuju saya datangi semua, jadi baik setuju dan yang tak setuju saya datangi,” ujar dia.

Bahlil menuturkan, banyak warga yang setelah ia datangi akhirnya setuju untuk direlokasi. Namun, sebagian warga masih berkukuh untuk tidak direlokasi. Bahlil menuturkan, pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh Warga Rempang agar menghasilkan manfaat bagi bersama.

Bahlil menuturkan, pemerintah sedang membuat hunian tetap bagi Warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Bahlil menilai, hal itu akan dijamin pemerintah lewat peraturan presiden (Perpres).

Ia menuturkan, pemerintah mulai membangun proses rumah contohnya dan itu semua dijamin lewat Perpres. “Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah, Rp 1,2 juta per bulan dan Rp 1,2 juta per KK untuk kontrak (biaya sewa hunian) itu kita selesaikan di 3 bulan pertama. Jadi kalau 1 KK ada 4 orang, dapatnya Rp 6 juta per bulan sampai masa tunggu,” tutur dia.

Bahlil menuturkan, pembangunan hunian tetap itu akan selesai pada awal 2024. “Iya tahun depan. Butuh waktu 6-7 bulan,” kata dia.

Pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada 2023. Menurut informasi yang diunggah pada laman resmi BP Batam, Rempang Eco City akan dibangun di lahan seluas 8.142 hektare di Rempang yang luasnya total 17.600 hektare.

Adapun warga yang terdampak proyek Rempang Eco City akan diberi kompensasi untuk pindah dari tempat asal ke tempat baru.

Kompensasi yang diberikan berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi di Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung.

Hunian baru bagi warga yang terdampak Proyek Rempang Eco City ditargetkan selesai 2024. Sebelum hunian baru siap, Warga Rempang Galang dapat hunian sementara atau biaya sewa hunian dan bantuan biaya hidup.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bahlil menuturkan, dirinya juga membahas mengenai persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi dalam waktu dekat serta realisasi investasi pada kuartal III 2023.