Jokowi Sebut MRT dan LRT Proyek Rugi, Kok Tetap Dibangun?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang ia ambil, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Menurut Jokowi, rencana pembangunan MRT sudah ada sejak 1985 atau jauh selama 26 tahun lalu saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh MRT, sepanjang 26 tahun rencana itu ada waktu saya masih menjadi Gubernur. Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi," kata Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (24/10/2023).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan MRT dinilai tidak menguntungkan setelah dikalkulasikan.

Namun, Kepala Negara menilai bahwa kesimpulan merugi tersebut justru akan membuat Jakarta tidak akan memiliki transportasi massal MRT.

"Bapak/Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Karena dihitung untung-ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" kata Presiden Jokowi.

Proyek LRT

Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menilai bahwa sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.

"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.

Adapun rencana pembangunan MRT di Jakarta memang tercatat sudah dirintis sejak 1985, berdasarkan keterangan dari situs resmi MRT Jakarta.

Namun, saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Barulah MRT Jakarta masuk sebagai proyek nasional pada 2005.

Kemudian peletakan batu pertama proyek MRT baru terealisasi pada 2013 saat Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan, feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan LRT Bali bakal rampung pada akhir 2023.

"Sedang disiapkan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai," kata dia saat ditemui di di sela acara CEO Insight Kompas100 CEO Forum, Senin (23/10/2023). 

Menurut ia, total panjang lintasan LRT Bali bakal membentang sekitar 17 kilometer dari Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Seminyak.

"Kita akan mulai dengan angka 6,7 kilometer. Itu dari Bandara ke Central Park," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan, proyek LRT Bali akan mulai dibangun pada tahun depan atau 2024 mendatang. Rencananya, proyek moda transportasi ini bakal rampung 3 tahun setelahnya.

Suharso mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pekan lalu untuk membicarakan persiapan pembangunan LRT Bali.

"Kalau LRT bali bicara soal perencanaan, masterplan-nya, termasuk cara pembiayaannya. Kemudian tahap-tahap pembangunannya," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Ia juga menanyakan kepada Gubernur Bali, apakah proyek LRT Bali siap untuk proses peletakan batu pertama di 2024. "Mudah-mudahan, kita berharap tahun depan groundbreaking," imbuhnya.

Menurut proyeksinya, proyek moda transportasi Light Rapid Transit ini bisa selesai dalam jangka waktu 3 tahun. "Mungkin 3 tahunan, 2027 (selesai) mungkin," ucapnya.

Secara masterplan, jalur LRT Bali nantinya tidak hanya elevated, tapi juga berada di bawah tanah alias underground. Itu akan terhubung untuk rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga ke Mengwi, Kabupaten Badung.

"Jadi titiknya itu adalah dari bandara sampai dengan titik lokasi tempat parkir, sentral park di Badung. Kan di sana ada sentral parkir. Tapi sekarang juga ingin diperpanjang sampai di Mengwi. Sehingga hitungannya jadi berubah," terangnya.

Untuk panjang rel, Suharso memperkirakan fase pertama proyek LRT Bali akan terhampar antara 13-17 km. Namun perhitungan itu belum selesai.

Adapun moda transportasi baru ini dibangun untuk menghindari penumpukan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Mengingat pada 2026, lapangan terbang tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

"Iya, untuk mengatasi transportasi. Anda tahu sendiri, di Bali luar biasa (padat pengunjung), jadi public transportnya yang akan kita benahi. Termasuk juga untuk menurunkan emisi," pungkas Suharso.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Bali mulai dibangun awal 2024. LRT Bali ini akan melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita harap groundbreaking early next year, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur COVID-19, tadi kita hidupkan lagi," kata Luhut dikutip dari Antara, Rabu (27/9/2023). 

Jika LRT di Bandara Ngurah Rai Bali tidak dibangun, maka akan terjadi penumpukan (stuck) penumpang mengingat pada 2026, bandara tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

Presiden Jokowi, kata Luhut, dalam rapat pada Rabu ini sudah memerintahkan jajaran menteri agar melakukan studi lanjutan untuk LRT di Pulau Bali, dari Bandara Ngurah Rai ke Seminyak, atau kemungkinan hingga ke Canggu.

"Dari lapangan terbang sampai ke Seminyak dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu itu 20 kilometer, dan nanti kita sedang pertimbangkan memasukkan harga tiket 1 dolar AS, 2 dolar AS, setiap penumpang pakai tidak pakai, sehingga dengan pembiayaan publik juga akan bisa jalan," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat tersebut meminta kereta LRT, kereta MRT, dan moda transportasi publik lainnya terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Presiden juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur penghubung transportasi publik dengan sarana dan prasaran yang memadai.

"Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat, kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas, dan kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," ujar Menko Luhut.