Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum disalurkan untuk tahun 2023 ini mencapai Rp 120 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun meminta kepada perbankan untuk segera merealisasikan sisa anggaran KUR yang belum tersalurkan tersebut.
"Kita melihat bahwa Oktober, November, Desember masih akan ada sekitar Rp 120 triliun lagi yang masih bisa disalurkan perbankan kita," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga
Dalam The 7th Indonesia Risk Management Outlook 2024 dengan tema "Beyond Uncertainty and Opportunity: Technology and Leadership as Key Elements", Suahasil menuturkan pemerintah menargetkan penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp 297 triliun di 2023.
Advertisement
Ia berharap perbankan dapat mempercepat penyaluran untuk mencapai target KUR tersebut demi menggerakkan kegiatan ekonomi dan usaha rakyat yang akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.
"Kita mohon perbankan kita supaya bisa menyalurkan lebih cepat supaya bisa mendorong kegiatan ekonomi di perekonomian Indonesia," ujarnya.
KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, penyaluran KUR kepada pelaku UMKM juga turut berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Per 30 September 2023, penyaluran KUR mencapai 59,17 persen atau Rp 175,73 triliun dari total plafon 2023 sebanyak Rp297 triliun.
Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman hingga Rp 100 juta.
Kompetisi Penyaluran KUR
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengaku akan mengusulkan kompetisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank penyalur sebagai salah satu upaya mempercepat realisasi penyaluran.
“Nanti dalam evaluasi saya coba tawarkan (ke Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan) dikompetisikan saja. KUR kan boleh disalurkan oleh bank pemerintah, boleh juga oleh bank swasta, oleh koperasi simpan pinjam bisa,” kata MenKopUKM Teten ditemui usai acara Indonesia Digital MeetUp (IDM23) di Jakata, Kamis (5/10).
Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah mendorong dibentuknya regulasi penyaluran KUR menggunakan metode kredit skoring dan tidak lagi berbasis agunan.
Metode penyaluran KUR melalui kredit skoring, lanjutnya, telah diterapkan oleh 145 negara dengan tujuan mempermudah UMKM mengakses pembiayaan baik untuk modal kerja maupun investasi bagi mereka yang memang tidak mempunyai aset yang dapat dijadikan agunan.
Advertisement
BRI Salurkan KUR Rp 107,84 Triliun hingga September 2023
Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan September 2023 sebesar Rp 107,84 triliun dari total target Rp 194,4 triliun.
"Ini komitmen sekalipun perangkat kebijakan baru lengkap di bulan September, maka BRI tetap mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penyaluran KUR," kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam paparan kinerja keuangan BRI kuartal III 2023, Rabu (25/10/2023).
Selain itu, tercatat hingga September 2023, BRI telah menyurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp 394 triliun. Angka tersebut naik sebesar 18,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 yang hanya sebesar Rp 333 triliun.
Dari total kredit UMKM yang telah disalurkan, sekalipun KUR baru tersalurkan sebanyak 55,47 persen, rupanya masyarakat tidak sama sekali menunggu KUR. Hingga September 2023, pertumbuhan kredit mikro komersial BRI mencapai 57,5 persen.
"Benar adanya bahwa di dalam riset BRI menyatakan nasabah-nasabah pelaku usaha UMKM tidak sensitif terhadap suku bunga," kata dia.