Transisi Keuangan Jadi Kunci Atasi Perubahan Iklim dan Capai SDGs

Liputan6.com, Jakarta Keuangan berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan dalam Paris Agreement yang juga turut membahas isu akan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dalam interaksi antara sistem keuangan dan sektor riil, keuangan berkelanjutan menjadi tulang punggung untuk mewujudkan ambisi Indonesia agar dapat menghadapi perubahan iklim. Mengingat pada tahun 2022, Indonesia meningkatkan ambisinya dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target peningkatan sebesar 31,89 persen (tanpa syarat) dan 43,2 persen (bersyarat) dibandingkan dengan target sebelumnya.

"Dalam banyak kesempatan, kami selalu membahas dan memaparkan kasus nyata dan saya dalam banyak acara juga mengatakan bahwa jika kita bisa menyelesaikan masalah Indonesia khususnya dalam transisi energi, saya sangat optimis bahwa kita dapat menyelesaikan permasalahan dunia dalam transisi energi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kamis (9/11/2023).

"Ini bukan hanya sekedar jargon, yang terkesan patriotik, tapi ini adalah ajang ujian yang nyata bagi banyak diskusi, komitmen, atau bahkan pada tingkat teknis tentang bagaimana kita akan menyelesaikan isu transisi ini khususnya di sektor energi," lanjut dia.

Transisi keuangan lebih dari sekedar investasi keuangan pada energi bersih dan pertanian berkelanjutan. Ini tentang menata ulang sistem ekonomi dan keuangan secara komprehensif, dan menginspirasi inovasi.

Pengalaman Indonesia

Pengalaman Indonesia dalam membentuk taksonomi transisi memberikan pelajaran berharga. Dengan secara eksplisit mengidentifikasi aktivitas yang berkontribusi terhadap transisi ini, kita dapat menumbuhkan kepercayaan investor dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan keuangan berkelanjutan di masa depan.

Tantangan yang dihadapi sangatlah besar, begitu pula peluangnya. Transisi keuangan bukan hanya tentang mitigasi perubahan iklim, tapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan, berketahanan, dan adil bagi semua orang.

Melalui upaya kolektif, kita dapat memastikan bahwa pendanaan transisi menjadi kekuatan pendorong masa depan yang lebih cerah, lebih hijau, dan sejahtera bagi semua.

Keuangan transisi dinilai mampu menjadi kunci dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai SDGs, terutama perihal dekarbonisasi pada sektor-sektor beremisi tinggi. Namun, Asian Development Bank (ADB) menyoroti berbagai rintangan yang perlu diatasi di Indonesia dalam proses penerapan keuangan transisi.

Dimulai dari kurangnya keterbukaan informasi perusahaan terkait penggunaan emisi, perlunya pembaruan orientasi data iklim, dan strategi transisi yang jelas. Langkah-langkah pun nyata telah dilakukan indonesia.

“Hingga saat ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Inisiatif kebijakan seperti pembaruan taksonomi hijau, pemberlakuan harga karbon, dan Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi cerminan tekad pemerintah Tanah Air dalam mendorong perubahan yang lebih terarah," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiska Febrio Kacaribu.

"Di tingkat internasional, Indonesia saat menjadi Ketua G20 telah mempromosikan keuangan berkelanjutan dan turut serta membantu mendirikan Sustainable Finance Working Group (SFWG) di dalam forum G20. Kelompok ini bertujuan untuk mengidentifikasi rintangan yang ada di dalam institusi maupun pasar dan memiliki potensi menghambatnya laju transisi keuangan menuju ekonomi hijau,” lanjut dia.

Selain itu di kawasan regional, ASEAN juga memainkan peran penting dengan memperkenalkan kebijakan Taksonomi ASEAN yang telah mengakui penghentian penggunaan batu bara sebagai kegiatan transisi yang dapat dibiayai. Konferensi ini mendorong kesadaran akan peran penting dari adanya keuangan transisi dalam menstimulasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Managing Director International ICAEW, Mark Billington BFP FCA,menyampaikan bentuk dukungan ICAEW dengan adanya aksi Indonesia dalam merevolusi keuangan transisi demi mewujudkan perkembangan ekonomi hijau yang lebih baik lagi.

“Tahun lalu, ICAEW memperkenalkan ICAEW Sustainability Certificate yang mengajarkan ICAEW Chartered Accountants cara menerapkan keterampilan mereka dalam bidang ini. Dan pada awal tahun 2023, kami juga memperkenalkan program baru untuk mengajarkan dasar-dasar keuangan keberlanjutan kepada siswa di seluruh dunia guna memperkaya pengetahuan mereka," jelas dia.

Sementara itu, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam rangka memfasilitasi laju ekonomi yang rendah karbon.

"Saya percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan transisi secara bertahap, sekaligus beriringan untuk mempertahankan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mempercepat implementasi keuangan transisi, OJK saat ini tengah menyempurnakan taksonomi hijau dengan taksonomi berkelanjutan Indonesia dengan fokus pada sektor energi dan mineral. Penyempurnaan ini untuk memastikan keselarasan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan perkembangan terkini di forum internasional, seperti ASEAN Taxonomy," je;as dia.

IICSFE 2023 tidak hanya mendiskusikan tantangan, tetapi juga memberikan ruang bagi solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Beberapa tujuan dari konferensi ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan di antara para ahli, pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi, memberikan masukan yang dapat ditindaklanjuti kepada Kementerian Keuangan untuk membentuk kebijakan yang efektif guna memberikan insentif pembiayaan berkelanjutan, serta menguraikan peran taksonomi dan implementasinya dalam meningkatkan keuangan berkelanjutan.