Menhub: Pemda Bali Ambil Tanggung Jawab Pendanaan Proyek LRT Bali

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kabar terbaru rencana pembangunan LRT Bali. Dia bilang porsi mayoritas akan dipegang pemerintah daerah Provinsi Bali.

Dengan begitu, kata Menhub Budi, pendanaan proyek ini akan dicari oleh Pemprov Bali. Sementara itu, dari porsi saham, Pemda Bali akan mengempit 51 persen saham, dan sisanya sebesar 49 persen dipegang pemerintah pusat.

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," ujar Menhub Budi dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Dia menyebut, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan siap untuk membangun proyek LRT di Bali.

Menhub Budi berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Bisa Tekan kemacetan

Menhub Budi menilai, Bali sebagai destinasi pariwisata perlu mengambil upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Salah satunya bisa dilakukan melalui transportasi massal berbasis rel.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," bebernya.

Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal moderen.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Pemprov Bali sendiri saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park. Dalam peninjauannya, Menhub bersama Pj Gubernur Bali melakukan peninjauan ke area Central Parkir.

Studi Kelayakan Rampung Akhir Tahun

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan, feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan LRT Bali bakal rampung pada akhir 2023.

"Sedang disiapkan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai," kata dia saat ditemui di di sela acara CEO Insight Kompas100 CEO Forum, Senin (23/10/2023).

Menurut ia, total panjang lintasan LRT Bali bakal membentang sekitar 17 kilometer dari Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Seminyak.

"Kita akan mulai dengan angka 6,7 kilometer. Itu dari Bandara ke Central Park," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan, proyek LRT Bali akan mulai dibangun pada tahun depan atau 2024 mendatang. Rencananya, proyek moda transportasi ini bakal rampung 3 tahun setelahnya.

Suharso mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pekan lalu untuk membicarakan persiapan pembangunan LRT Bali.

"Kalau LRT bali bicara soal perencanaan, masterplan-nya, termasuk cara pembiayaannya. Kemudian tahap-tahap pembangunannya," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Ia juga menanyakan kepada Gubernur Bali, apakah proyek LRT Bali siap untuk proses peletakan batu pertama di 2024. "Mudah-mudahan, kita berharap tahun depan groundbreaking," imbuhnya.

Menurut proyeksinya, proyek moda transportasi Light Rapid Transit ini bisa selesai dalam jangka waktu 3 tahun. "Mungkin 3 tahunan, 2027 (selesai) mungkin," ucapnya.

Secara masterplan, jalur LRT Bali nantinya tidak hanya elevated, tapi juga berada di bawah tanah alias underground. Itu akan terhubung untuk rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga ke Mengwi, Kabupaten Badung.