Negosiasi Saham Vale Indonesia Alot, Pemerintah Santai

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersikukuh ada harga yang cocok terkait divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. Harapannya, ada diskon yang diberikan dari harga saham di pasar bursa.

Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan proses negosiasi harga saham masih terus berlanjut hingga saat ini. Dia menginginkan ada harga khusus yang disepakati dalam negosiasi pelepasan saham perusahaan berkode INCO itu.

"Jadi, kemahalan atau tidak, kalau misalnya dilihat dari rata-rata harga saham 3 bulan terakhir memang Rp 4.600, kalau misalnya saham INCO saat ini kan sudah Rp 4.300, itu pun kalau sesuai harga saham, tetapi ini kan mesti tanda petik ada diskon tertentu, mungkin," ujar Tri dalam Konferensi Pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Subsektor Mineral dan Batu Bara, di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Tri mengatakan, negosiasi besaran harga saham sendiri jadi hal yang lumrah terjadi dalam proses bisnis. Termasuk, jika angka yang ditawarkan masih lebih tinggi dari harapan.

"Jadi gitu, kalau misalnya yang terkait Vale, jadi negosiasi masih berlangsung, enggak kaku-kaku amat, jadi masih, apakah terlalu tinggi? Namanya penawaran kan mesti yang jual pengennya tinggi, yang beli pengennya rendah, biasalah itu," ungkap dia.

Pentingnya Vale Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Minerba Bambang Suswantono menambahkan alasan dibalik bersikukuhnya pemerintah untuk mempertahankan Vale di Indonesia. Dia berangkat dari awal memegang kontrak karya sejak 1968 dan mulai berproduksi pada 1973.

Bambang menilai, kinerja Vale Indonesia dalam menggarap komoditas nikel cukup bagus. Salah satu yang disorotinya adalah terkait pengelolaan lingkungan sekitar tambang. Dia mencontohkan dengan tak tercemarnya danau Matano meski berada di dekat tambang milik Vale.

"Kita juga mengakui Vale itu cukup konsisten dalam menjaga alam apalagi kalau kita lihat punya sistem penghijauan, sistem reklamasi," kata Bambang.

"Bagaimana Vale bisa menjaga air tailing itu tidak masuk ke danau sehingga tetap terjaga kelestariannya," sambungnya.

Lebih lanjut, Bambang melihat keunggulan lainnya dari beroperasinya Vale di Indonesia, termasuk dalam pengembangan smelter nikel. Dia menilai, Vale jadi satu-satunya yang investor non-China di sektor ini.

Diketahui, Vale punya 3 proyek pemurnian nikel atau smelter nikel di wilayah Sulawesi. Tepatnya di Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa.

"Kemudian ada satu lagi yang mungkin ada nilai diplomatisnya ya, kalau kita lihat smelter-smelter nikel yang ada kan hampir semuanya dari China, ini satu-satunya non China, jadi harus kita apa ya, kita bantu kita amankan agar kesan internasional untuk investasi di Indonesia ini sehat, tidak melihat sekedar China aja," tegasnya.

Siapkan Opsi Lain

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap negosiasi saham Vale ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan begitu, besaran saham yang telah disepakati akan beralih ke Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

Jika tidak demikian, Arifin mengaku menyiapkan opsi lain. Namun, dia tak merinci apa opsi yang dimaksudkannya itu.

"Kira harapkan deal-nya segera dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat, kita akan berpikir lain," ucap dia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024, di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyoroti negosiasi proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang masih mandek di kesepakatan harga.

Bahlil mengingatkan, potensi relinquish atau penciutan lahan tambang bisa saja dilakukan jika Vale tidak mau mengikuti permintaan harga pemerintah.

"Ya potensi itu bisa aja, karena barang-barang punya Indonesia kok. Barang kan udah selesai tapi kita harus jaga investor. Kalau investor win-win ya bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak win-win ya kita lakukan dengan cara yang baik," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).