Inpres Air Minum Tinggal Tunggu Diteken Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang air bersih dan sanitasi. Kabarnya, dokumen itu tinggal menunggu tandatangan dari Kepala Negara.

Kabar itu diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Dia bilang, Presiden Jokowi tinggal meneken inpres air minum tersebut untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah.

"Iya, ini sudah, Presiden tinggal menamdatangani, kita menyiapkan pelaksanaannya di 2024. Bismillah," ujar Diana saat ditemui di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan, kemungkinan inpres itu akan terbit pada Februari 2024, bulan depan. Informasi, usulan inpres ini sudah muncul sejak akhir tahun 2023.

"Ya insyaallah. Saya harus mengecek teman-teman Setneg. Nanti kita siapkan, bulan ini paling Februari lah insyaallah," ucapnya.

Intervensi Pemerintah Pusat

Terkait besaran alokasi dana dari intervensi pemerinrah pusat untuk pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi itu, Diana belum bisa memastikan. Usulan awal, dipatok sebesar Rp 16 triliun.

Namun, Diana menegaskan angka itu merupakan kebutuhan dari sederet proyek yang harus digarap. Skema kucuran dananya disebut akan bertahap.

"Nanti kita bertahap. Memang kebutuhannya segitu tapi nanti kita bertahap lah. Karena kan kesiapan dari daerah dan sebagainya memang harus kita inikan," jelasnya.

Diana menjelaskan, adanya Inpres ini akan memperkuat upaya pelayanan ke masyarakat. Utamanya, mendorong akses air minum dan sanitasi ke rumah-rumah, terutama membangun sambungan rumah (SR).

Inisiatif ini didasari dari lambatnya pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Alhasil, mengaca pada Inpres Jalan Daerah, maka pemerintah berencana melakukan hal serupa untuk mendorong akses air minum dan sanitasi.

"Saya memang harus mendorong untuk percepatan air minum ini. Karena kan kita sudah membangun tetapi daerah kan yqng seharusnya menyediakan SR-nya. Nah SR ini ternyata masih banyak yang belum disiapkan," kata dia.

"Jadi saya mendorong Bappenas dan alhamdulillah kita sudah, inpresnya ini sudah mau ditandatangani. Nanti kita harus lakukan di 2024 ini untuk mempercepat pelayanan air minum dan sanitasi ya," sambung Diana.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menerbitkan Instruksi Presiden soal air minum dan sanitasi. Mengingat, ada target 10 juta sambungan rumah tangga yang perlu dikejar hingga 2024, tahun depan.

Basuki pun mengungkap salah satu alasan adanya intervensi melalui inpres ini karena lambatnya pemerintah daerah. Dia mengatakan, langkah ini menjadi upaya serupa seperti Inpres Jalan Daerah untuk menggenjot

"Karena Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) melihat Inpres jalan daerah sangat berhasil. Sehingga kita mau diimplementasikan di Inpres air minum dan sanitasi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, ditulis Minggu (5/11/2023).

Pemda Lambat

Basuki menyinggung ada 4 jaringan air bersih dan sanitasi yang baru diresmikan. Yakni, Palembang, Jambi, Pekanbaru, dan Makassar. Dia mengatakan, seyogianya jaringan air bersih dan sanitasi menjadi tanggung jawab Pemda. Namun, mengingat target semakin dekat, pemerintah pusat memilih ikut intervensi.

"Ada 4 itu biasanya sambungan rumahnya oleh pemda, nah ini karena lambat mau kita intervensi dengan Inpres," tegasnya.

Menteri PUPR mencatat, usulan anggaran awalnya sebesar Rp 16,6 triliun. Untuk prioritas utamanya, diidentifikasi memerlukan dana Rp 2,3 triliun. Ini juga menyasar sekitar 6,2 juta sambungan guna melengkapi 3,8 juta sambungan rumah tangga yang sudah selesai.