Laporkan Pimpinan Tak Netral saat Pemilu, PNS Dijamin Dilindungi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk ikut melaporkan atasannya yang kedapatan tidak netral di Pemilu 2024.

Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, bila PNS hendak melaporkan bosnya atas dasar netralitas, dia harus turut melampirkan bukti.

"Kita kan kawalnya berjenjang. Siapapun bisa ngadu. Dilindungi pengaduannya. Saya juga bisa aduin teman saya kalau tidak netral," ujar dia kepada Liputan6.com di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Bisa dong (melaporkan atasan juga). Bosnya dilaporin aja, dibuktikan bahwa dia memang tidak netral. Nanti akan dilakukan proses penyidikan, tentunya dengan asas praduga tidak bersalah dulu. Harus ada alat buktinya," imbuhnya.

Averrouce menekankan, netralitas ASN selama Pemilu 2024 jadi harga yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, slogan itu juga selalu disuarakan oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.

"Pak Menpan selalu sampaikan, netralitas itu harga mati. Kalau benar-benar ada ASN yang terlibat terhadap netralitas, itu sudah perlu ditegaskan bahwa ASN di manapun harus netral," tegas dia.

Tak hanya dari sisi internal, ia menyebut masyarakat juga bisa turut melaporkan ketidaknetralan politik PNS secara langsung atau melalui platform-platform yang telah disediakan.

"Kita punya kanal-kanal pengaduan yang terbuka. Kita bisa lapor.go.id, kita ada mobile, ada juga sarana pengaduan di kementerian/lembaga," kata Averrouce.

"KPU dan Bawaslu juga terbuka ruangnya untuk menerima masukan. Saya kira itu juga berproses tindakan-tindakan yang dikaitkan kalau memang ASN tersebut terlibat dalam upaya-upaya tidak netral," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan menjaga netralitas.

“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujarnya.

Bendahara negara ini juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.

Dalam kesempatan itu, Sri juga menyoroti terkat climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.

“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelas Menkeu.

Menkeu pun berharap agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan," pungkas Menkeu.