Indonesia Tak Akan Jadi Negara Maju Tanpa Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi yang sudah dimulai tidak boleh berhenti meski ganti kepemimpinan. Jika hilirisasi disetop, Indonesia terancam gagal menjadi negara maju.

Dari banyak faktor, setidaknya ada dua hal yang yang disoroti Bahlil untuk menentukan Indonesia menjadi negara maju. Pertama, keluar dari jebakan middle income trap. Kedua, mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.

Guna mengatasi poin pertama, dia melihat upaya keluar dari middle income trap adalah penguatan lapangan kerja. Salah satunya dihasilkan lewat ekosistem proses hilirisasi.

"Kita tahu bahwa salah satu syarat untuk kita keluar dari middle trap income itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Instrumennya itu ada investasi lewat hilirisasi," ungkap Bahlil Lahadalia dalam Trimegah Political and Economic Outlook 2024, di Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, dikutip Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, hilirisasi ini penting untuk dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, siapa pun yang terpilih nantinya. Jika tidak, berbagai proses yang sudah dilakukan saat ini, kata Bahlil, akan berjalan sia-sia dan harus mengawali lagi dari nol.

"Nah kepemimpinan berikutnya, siapa pun yang menjadi Menteri Investasi, saya menyarankan kalau mau harus ini dilanjutkan. Enggak boleh enggak," tegasnya.

"Karena kalau enggak dilanjutkan, kita mundur lagi. Kalau kita mundur lagi, kita start dari nol lagi, maka puncak bonus demografi enggak bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu substansinya," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Bahlil menjelaskan, targer atas nilai tambah dari hilirisasi terus meningkat kedepannya. Dia pun membidik angka yang harus dikejar pada 2040 mendatang.

"Tadi saya sampaikan kalau hilirisasi kita sampai 2040, harus minimal mencapai USD 545,3 miliar di sektor hilirisasi," kata dia.

Dia bilang, saat ini kontribusi dari investasi di sektor hilirisasi baru 26 persen dsri total realisasi investasi. Dia ingin, kedepannya kontribusi atas hilirisasi bisa meningkat ke 45 persen.

"Sekarang kan kita sudah mencapai 26 persen, target investasi kita dari Rp 1.418 triliun, 26 persen-nya ada di hilirisasi. Saya pengen ke depan targetnya harus mencapai 45 persen agar pencapaian investasi kita bisa terwujud," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan data kinerja investasi selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia turut membandingkan kinerja investasi saat ditangani olehnya dan 2 Kepala BKPM sebelumnya.

Hal ini diungkap Bahlil dihadapan para investor saham dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024. Bahlil mencatat mayoritas kinerja investasi Indonesia berada di atas target.

"Karena ini kita bicara tentang di pasar modal, maka ini adalah trennya bapak ibu semua, perbandingan kinerja investasi di luar sektor keuangan dan hulu migas di Indonesia sejak pak Jokowi memimpin negara ini," tutur Bahlil, di Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Dia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2015, dipatok target investasi Rp 519 triliun dengan realisasi Rp 545 triliun. Kemudian, pada 2016 ditarget meraup investasi Rp 594 triliun dengan realisasi Rp 612 triliun. Dia menerangkan ini merupakan kinerja investasi saat Kepala BKPM berada di tangan Franky Sibarani.

Namun, Bahlil melihat ada perubahan realisasi investasi ketika Franky digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang bergeser dari posisi Menteri Perdagangan saat itu.

"Tahun ini (2016) ada alih kepemimpinan di BKPM, dari pak Franky kepada pejabat selanjutnya, temannya pak Lutfi (Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi)," ungkapnya.

Pada saat masa kepemimpinan Tom Lembong, kata Bahlil, pada 2017 ditarget investasi Rp 678 triliun dengan realisasi RP 692 triliun. Namun, pada 2018 terlihat sedikit turun. Target investasi dipatok Rp 765 triliun dengan realisasi hanya Rp 721,3 triliun.

"Jadi ada sempat target investasi yang tidak tercapai di tahun 2018. Kemudian 2019, kami masuk di bulan Oktober, RPJMN-nya Rp 792 triliun targetnya, kemudian realisasi Rp 809,60 triliun," beber Bahlil.