Perjalanan Dinas Pertama Jadi Menteri ATR, AHY Blusukan ke Sulawesi Utara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), langsung tancap gas melakukan perjalanan dinas ke Sulawesi Utara (Sulut), sehari setelah menjabat sebagai menteri mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto. 

Perjalanan dinas itu bakal digelar setelah dirinya mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. 

"Blusukan. Saya tadi bersama pak Wamen (Raja Juli Antoni) intinya adalah saya datang ke Sulut ini juga menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR/BPN," ujar AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Agus Harimurti Yudhoyono juga menyimpan sejumlah harapan dalam kunjungan kerjanya tersebut. Sebab, dirinya bersama tim akan langsung melihat struktur kantor perwakilan kementerian secara langsung di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

AHY juga telah menyiapkan jadwal untuk mengunjungi sejumlah kantor pertanahan di wilayah Sulawesi Utara, sembari menanyakan soal pemilikan sertifikat tanah kepada warga setempat.

"Kalau bisa nanti mengunjungi salah satu kantor yang melayani urusan pertanahan bagi masyarakat di sana. Tapi kalau memungkinkan waktu juga saya sampaikan ada enggak sertifikat yang segera kita serahkan ke masyarakat di sana," ungkapnya. 

Menurut dia, tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN memang mengharuskan untuk melakukan blusukan langsung ke lapangan. AHY menilai, itu jadi cara paling efektif untuk mengetahui kondisi terkini yang terjadi di lapangan.

"Karena memang habitat kami bekerja di lapangan, untuk menyapa langsung masyarakat. Saya rasa itu yang paling efektif, mendengarkan langsung harapan dan aspirasi masyarakat. Itu bisa bukan hanya menggerakan kita, tapi mempercepat untuk kita bantu," tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan perdananya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Tak bisa lama, AHY kemudian pamit undur dari rapim karena harus langsung bertolak ke Sulawesi Utara untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian Bendungan Lolak.

Saat ditanya terkait target 100 hari pertama sebagai Menteri ATR/BPN, AHY belum bisa banyak buka suara lantaran program itu masih digodok bersama jajaran Kementerian ATR/BPN.

"Yang jelas saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh bapak Menteri sebelumnya (Hadi Tjahjanto) dan jajaran di tingkat pusat ini," ujarnya.

Membedah Masalah

Oleh karenanya, AHY ingin membuka satu per satu mana saya yang perlu dilakukan percepatan selama masa kerja singkatnya dalam 8 bulan. Termasuk mengakselerasi penuntasan kasus sengketa tanah.

"Jadi saya baru bisa menjelaskan di kesempatan ini, bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik individu, korporasi, dan komunitas," kata AHY.

Namun, ia menekankan bahwa dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian. Sebab, berbagai urusan instansi semisal di bidang pertanahan dan lainnya juga turut bersinggungan dengan kementerian lain.

"Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal. Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkqit untuk mencari waktu, karena semua pasti punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan," tuturnya.

"Jadi saya ingin mencari waktu sebentar saja, paling tidak kalau ada isu-isu strategis dan teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dan kementerian lain," pungkas Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan rencananya dalam menghadapi mafia tanah di Indonesia. Dia menegaskan, tak ingin 'asal tebas' dalam memerangi praktik negatif tersebut.

Tapi, AHY ingin pendekatan yang tegas dalam menegakkan aturan hukum. Meski, diketahui AHY punya latar belakang militer yang tak sebentar, sama seperti pendahulunya, Hadi Tjahjanto.

"Tegas, bukan asal tebas, tapi tegas itu kita tidak ingin siapapun yang melawan hukum di negeri kita. Termasuk yang mafia tanah yang dia kita tau banyak merugikan rakyat, merugikan negara, dengan demikian kita berharap ada langkah-langkah yang taktis," ujar AHY usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Dia mengakui punya latar belakang yang tak jauh berbeda dengan Hadi. Sama-sama lahir dari militer, dia ingin pendekatan yang dilakukan ATR/BPN yang dipimpinnya dal 8 bulan ke depan bisa lebih proporsional.

Landasannya adalah aturan hukum yang jadi acuan di Tanah Air. Poin pentingnya, kata dia, adalah secara konsisten menegakkan hukum di sektor pertanahan.

"Secara umum kita punya banyak kesamaan ya. Artinya, pendekatan itu harus proporsional, kita kembalikan kepada hukum dan aturan yang berlaku, regulasinya seperti apa dan harus konsisten di pusat, di daerah dan seterusnya," urainya.

Pendekatan Humanis

Anak sulung Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menginginkan adanya pendekatan yang humanis. Ini menyasar pada berbagai permasalahan yang ada, tak sebatas pada mafia tanah atau sengketa lahan.

Tak lain, tujuannya adalah untuk menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Harapannya, pendekatan yang humanis ini bisa lebih diterima oleh semua kalangan masyarakat.

"Tapi juga saya ingin menghadirkan ATR yang humanis, humanis ini yang benar-benar menyentuh di masyarakat, dan selama ini juga sudah dilakukan, bagus, saya lihat bagaiamana pendekatan langsung ke masyarakat itu bukan hanya menuai simpati tapi juga benar-benar dirasakan masyarakat kecil terutama," jelas Menteri ATR/BPN baru ini.

Atas pendekatan yang baik tadi, AHY membidik bisa mengarahkan pada upaya mencari solusi yang lebih baik atas masalah pertanahan yang ada.

"Pada akhirnya kita ingin menuntaskan masalah-masalah, bukan hanya masalah yang berkaitan dengan sengketa, tapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat kita," ucapnya.

Dia turut menegaskan, pendekatan yang dilakukan ini akan disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi. Tentunya, tak terlepas dari aturan hukum yang berlaku.

"Jadi pendekatannya tentu sangat-sangat fleksibel, kita ingin pendekatannya itu sesuai dengan konteks isunya, karakteristik masyarakatnya, kalau berbicara hukum, aturan, kita tegak lurus, tidak ada negosiasi disini harusnya," pungkas AHY.