Kementerian ESDM Bakal Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Lagi pada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali mengadakan program bagi-bagi Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) dalam bentuk rice cooker gratis. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, rencana penyaluran rice cooker gratis ini diselaraskan dengan anggaran untuk program Bantuan Pasang Listrik Baru (PPBL) 2024.

"Direncanakan. Nanti kita berharap ya, ada juga bantuan pasang baru listrik yang sudah anggarannya," ujar Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

"Kita memang mendorong rice cooker ini juga ada. Karena memang manfaatnya banyak, bisa mengurangi impor gas, kemudian menaikan kWh per kapita, dan lebih green," ia menambahkan.

Program BPBL 2023 telah dilaksanakan kepada 131.600 rumah tangga di Tanah Air. Realisasinya mencapai sekitar 105 persen dari target yang dipatok sebesar 125 ribu.

Di sisi lain, program bagi-bagi 500 ribu rice cooker gratis yang dimulai pada Desember tahun lalu dengan menggunakan APBN 2023 dihentikan di pertengahan Januari 2024, dengan realisasi 342.621 unit atau sekitar 68,5 persen. 

Untuk itu, Jisman bakal mengevaluasi terlebih dulu realisasi program penyaluran rice cooker gratis sebelumnya. Supaya kelanjutan program tersebut di tahun ini bisa lebih terlaksana dengan baik.  

"Ini lagi dibuat sekarang, sudah lagi dilaksanakan, program ini dievaluasi. Tapi yang kemarin kan 500.000, terealisasi 342 ribu lebih. Memang waktunya sempit, kemudian kita menjaga GCG (good corporate governance) untuk pemberian rice cooker tersebut," tuturnya. 

Sebelumnya, Jisman juga sempat menyampaikan, sisa anggaran untuk program bagi-bagi alat penanak nasi sebelumnya akan kembali diserahkan kepada negara.

Adapun total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan untuk 500.000 rice cooker gratis tersebut senilai Rp 347,5 miliar, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun 2023.

"Yang sisanya kembali ke negara, uangnya. Nanti kita lihat, apakah tahun ini mau dilanjutkan atau tidak," ujar Jisman sesuai meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Jisman mengutarakan, program rice cooker gratis ini gagal mencapai target karena waktu pelaksanaan yang terlalu mepet. Demi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), pemerintah juga tak bisa asal memberikan kompor masak listrik gratis tersebut.

"Karena waktunya juga sempit kemarin, juga kan kita perlu GCG, kita tidak tidak boleh sembarangan dengan data. Jadi itu lah yang firm, yang bisa diverifikasi di lapangan, dan sudah ada secara administrasi sudah didukung untuk kita bisa berikan," ungkapnya. 

Menurut catatan Kementerian ESDM, program pembagian rice cooker gratis masih didominasi untuk wilayah Jawa dan Bali, sekitar 56,30 persen. Alasannya, Jawa dan Bali dianggap lebih memiliki kesiapan subsistem kelistrikan lantaran unit rice cooker memakan daya listrik 300-350 Watt.

Mengacu data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, berikut realisasi pembagian rice cooker gratis untuk rentang Desember 2023-Januari 2024:

I. Jumlah penyebaran wilayah:

36 provinsi, 325 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan, 12.961 desa/kelurahan

II. Realisasi per wilayah:

1. Jawa-Bali, 192.890 unit (56,30 persen)

2. Sumatera 61.040 unit (17,82 persen)

3. Sulawesi 36.648 unit (10,70 persen)

4. Kalimantan 35.307 unit (10,30 persen)

5. Nusa Tenggara, 7.459 unit (2,18 persen)

6. Maluku, 5.640 unit (1,65 persen)

7. Papua 3.637 unit (1,06 persen)

Total, 342.621 unit (68,5 persen)

Sebelumnya, program bagi-bagi Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) dalam bentuk rice cooker gratis gagal mencapai target 500 ribu unit. Realisasinya hanya tersalurkan 342.621 unit, atau sekitar 68,5 persen dari target. 

Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan, sisa anggaran untuk program bagi-bagi rice cooker gratis itu akan kembali diserahkan kepada negara.

Adapun total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan untuk 500.000 rice cooker gratis tersebut senilai Rp 347,5 miliar, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun 2023.

"Yang sisanya kembali ke negara, uangnya. Nanti kita lihat, apakah tahun ini mau dilanjutkan atau tidak," ujar Jisman sesuai meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jisman menyampaikan, program rice cooker gratis ini gagal mencapai target karena waktu pelaksanaan yang terlalu mepet. Demi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), pemerintah juga tak bisa asal memberikan kompor masak listrik gratis tersebut.

"Karena waktunya juga sempit kemarin, juga kita perlu GCG, kita tidak tidak boleh sembarangan dengan data. Jadi itu lah yang firm, yang bisa diverifikasi di lapangan, dan sudah ada secara administrasi sudah didukung untuk kita bisa berikan," tuturnya. 

Oleh karena itu, Jisman belum bisa menyebut apakah program bersangkutan akan dilanjut lagi ke depan. Ia pun buka kemungkinan jika rice cooker nantinya diganti jadi program bagi-bagi kompor listrik . 

"Kita lihat nanti. Itu sudah beda tahun, Kementerian Keuangan sudah beda. Kalau ada proposal nanti untuk Kementerian Keuangan mau kita dorong kompor listrik, ya bisa juga," pungkas dia. 

Sebelumnya diberitakan, realisasi penyaluran program Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) berupa rice cooker gratis baru menyentuh 342.621 rumah tangga. Dari target penyaluran 500.000 rumah tangga, itu baru sekitar 68,5 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu, mengatakan pembagian rice cooker gratis di sepanjang 2023 tersebut masih didominasi untuk wilayah Jawa dan Bali, atau sekitar 56,30 persen.

"Mungkin pertanyaan kenapa Jawa Bali lebih banyak, karena ini menyangkut terhadap kesiapan kelistrikan, karena ini kan demand-nya besar," ujar Jisman dalam sesi konferensi pers di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menurut perhitungannya, satu unit rice cooker tersebut memakan daya listrik 300-350 Watt. Atas dasar tersebut, penyaluran awal masih terpusat di Jawa Bali karena masalah kesiapan subsistem kelistrikannya.

"Sehingga kalau kita berikan saat itu juga nanti bersama-sama digunakan AML yang kita berikan enggak mengganggu sistem. Tidak ada kelebihan beban yang membuat sistem kita terganggu. Sehingga Jawa Bali dipilih, harus lebih dari 50 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jisman menyatakan, pembagian rice cooker gratis ini juga selaras dengan rencana mengurangi impor LPG bersubsidi, khususnya gas tabung 3 kg.

"Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan 12 kg belum menjadi sasaran utama. Memang kita sasaran utamanya untuk mengurangi impor LPG kita," imbuh Jisman.