Jokowi Instruksikan Bentuk Tim Khusus Urus Aduan Investor soal Lahan IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara), Kalimantan Timur, bisa dipercepat.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN.

Karena itu, Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli.

“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia)—yang juga disepakati oleh Bapak Presiden—agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN,” kata Basuki dikutip dari Antara, (13/3/2024).

Namun, Presiden menggarisbawahi agar proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.

“Itu tadi kalimat beliau: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Beliau sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan,” tutur Basuki.

Insentif

Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk disediakan desk khusus untuk pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk (menangani) satu investor, atau lima investor, atau bahkan 10 investor, sehingga investor bisa berkomunikasi intensif dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC itu,” kata Basuki.

Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, nilai investasi di IKN mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek mereka.

“Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita lihat bahwa investasi ini perlu segera direalisasikan di lapangan sehingga nantinya satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang bisa menjadi model untuk pengembangan IKN selanjutnya,” kata Bambang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah rapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejalan dengan rencana. Targetnya sejumlah rumah sudah bisa dihuni pada Juli 2024 nanti.

Basuki mengatakan, ada setidaknya 36 rumah menteri dan 4 hunian untuk menteri koordinator. Hanya saja, nantinya kepindahan menteri akan dilakukan secara bertahap.

"Ya ini kan tidak sa'dek-sa'dek (tiba-tiba) semuanya langsung (pindah). Ini mungkin bulan Juli nanti selesai," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Senin (11/3/2024).Dia menjelaskan, dari 40 posisi menteri dan menko, kepindahannya akan dilakukan secara bertahap. Basuki atau Pak Bas ini akan menjadi orang pertama yang pindah ke IKN.

"Ada yang sudah pindah ada yang belum. Jadi ada tahapannya," jelas Basuki.

Progres 78 Persen

Diketahui, pembangunan rumah tapak menteri di IKN sudah mencapai 78 persen. Namun, Basuki menyoroti aspek lain yang juga menjadi penting, yakni urusan air.

Dia mengejar target akses air ini bisa tersambung ke sarana-prasarana yang dibangun, termasum rumah menteri pada Juni 2024 mendatang.

"Sudah ada. Yang jelas Juli mudah-mudahan nanti sudah. Mungkin belum 36, tapi kita upayakan. Karena yang penting ini air. Kalaupun hotel rumah kantor selesai kalau air kami enggak masuk, enggak bisa berfungsi," tuturnya.

"Jadi air nanti saya kontrol betul supaya Juni sudah bisa masuk ke semua prasarana dan sarana," imbuh Menteri PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan rumah atau hunian bagi para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selesai pada Juli 2024. Saat ini, progres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN berkisar 78 persen.

"(Pembangunan rumah menteri di IKN) nanti akan selesai di Juli ini," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga kepada awak media di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Danis menyebut, total terdapat sebanyak 36 rumah menteri yang sedang dibangun Kementerian PUPR di IKN. Meski demikian, terdapat 2 rumah menteri yang telah rampung sepenuhnya atau siap huni.

"Progresnya kemarin kita percepat karena untuk memberikan gambaran, kan itu yang 2 unit (rumah menteri) selesai," tegasnya.

Dia menyampaikan, bahan bangunan maupun furniture rumah menteri tersebut akan menggunakan produk-produk lokal. Salah satunya lampu yang didatangkan langsung dari Boyolali.

"(Produk) lokal kita spiritnya, sampai kepada namanya lantai dan sebagainya.Itu lampu itu lokal, kalau enggak salah lampunya dari daerah Boyolali," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun dengan konsep kota hutan atau 'forest city'.