Sederet Catatan Program Mudik Gratis 2024: Minim Sinergi Penyelenggara

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengapresiasi penyelenggaraan program mudik gratis yang dihelat sejumlah instansi pemerintah hingga badan usaha swasta/BUMN pada musim Lebaran 2024 lalu.

Berdasarkan catatannya, angkutan mudik dan balik gratis mampu meminimalisasi risiko kepadatan lalu lintas. Faktor keselamatan juga lebih terjamin, ada pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya.

Di balik segala keuntungannya, kata Djoko, program itu masih menyisakan masalah pengelolaan. Dari hasil penelusuran, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis itu lebih pada satu penyelenggaran. Namun, akhirnya hanya satu penyelenggara yang dipilih.

"Yang kasih bingkisan paling banyak nanti yang dipilih (pemudik), sedangkan nama mereka yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan. Ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis," ujar Djoko dalam informasi yang disampaikan, Minggu (21/4/2024).

Minim Pengawasan

Menurut dia, masalah itu terjadi akibat banyak penyelenggara mudik gratis. Di satu sisi, pengawasan cukup ketat hanya dilakukan program yang diadakan pemerintah. Penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan.

Untuk itu, ia menyarankan agar kelak para penyelenggara mudik gratis saling bersinergi. Setidaknya, sinergitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran. Djoko menilai urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama.

"Harus ada sanksi diberikan bagi pemudik yang sudah mendaftar kemudian membatalkan keberangkatan tanpa memberitahu. Supaya seminim mungkin bangku kosong ketika bus diberangkatkan," imbuh dia.

Oleh karenanya, ia menambahkan, diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis. Sehingga, menyebabkan kendaraan mudik bersama kosong.

"Jadi, siapa pun yang menyelenggarakan bisa diketahui pemerintah dan tersambung dengan Kemenhub. Lewat cara itu, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis mampu dilakukan secara optimal," pinta Djoko.

"Ada data terpadu yang dijadikan acuan Bersama. Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya. Boleh jadi anggaran dinaikkan karena melihat manfaat program ini bagi masyarakat. Bisa menjadi database pemerintah dalam untuk perencanaan berikutnya," tuturnya.

Catatan lain, Djoko juga menyoroti kapasitas angkut bus dalam program mudik gratis yang masih belum bisa memenuhi permintaan. Sebagai contoh, program mudik gratis dengan bus untuk tujuan Lampung yang berlebih muatan.

"Program mudik gratis menggunakan bus diperbanyak dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Upaya untuk mengurangi pemudik motor ke Lampung yang masih banyak membawa anak, penumpang dan barang melebihi kapasitas angkutnya," ungkapnya.