Tarik Investor, Skema Penjaminan Kredit UMKM Perlu Peran Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Skema penjaminan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dinilai perlu diperluas dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini agar menjadi daya tarik investor sehingga mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian BUMN  Rabin Indrajad Hattari seperti dikutip dari Antara.

"Kami dari BUMN sudah menyediakan skema penjaminan kredit melalui Jamkrindo dan menurut saya upaya tersebut perlu diperluas dengan melibatkan pihak swasta," ujar  Rabin Indrajad Hattari dalam pernyataan resmi, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/5/2024).

Rabin menuturkan, skema tersebut telah diimplementasikan di beberapa negara untuk meningkatkan nilai investasi bagi usaha kecil dan menengah.

Selain itu, ia menilai, literasi keuangan para pelaku UMKM pun perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak investor. Rabin menuturkan, seringkali permasalahan mendasar yang ditemukan oleh para pemberi kredit yakni para pelaku UMKM tidak dapat membaca laporan keuangan sederhana.

"Sekitar 60 persen dari total kredit UMKM diberikan oleh bank BUMN, jadi kami paham apa isu yang terjadi di lapangan,” kata dia.

Ia mengatakan, aspek lain yang perlu ditingkatkan ialah sistem informasi kredit karena kini sistem tersebut baru mencakup pelaku usaha yang terdata dalam sistem perbankan. Rabin menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 117 juta pekerja di Indonesia, dengan mayoritas merupakan kaum perempuan.

Ia pun menyatakan, penyediaan akses finansial bagi para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut merupakan hal yang penting, salah satunya melalui pembiayaan ultra mikro maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah juga telah meluncurkan program Dana Merah Putih yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia menjadi perusahaan unicorn.

Selain akses pendanaan, Rabin mengatakan bahwa akses pasar juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh UMKM agar para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dapat terintegrasi dengan rantai pasok.

Pihaknya pun mengembangkan Pasar Digital Indonesia (PaDi) UMKM sebagai e-commerce platform untuk memfasilitasi BUMN berinteraksi dengan pelaku usaha kecil dan menengah.

Beberapa BUMN juga membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka melalui mentorship program, capacity building, dan pusat inkubasi. "Kami amat yakin kami dapat memberdayakan UMKM kita untuk naik kelas,” ucap Rabin.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini pameran bisnis UMKM bisa mencatatkan transaksi lebih dari Rp 1 triliun dalam 3 hari. Dia pun mengajak seluruh pihak kembali menggunakan produk lokal.

Hal tersebut disampaikan Teten usai menghadiri Inabuyer Expo 2024 di Smesco Indonesia, Jakarta. Eksibisi produk lokal ini telah mencatatkan transaksi lebih dari Rp 900 miliar sejak 15 Mei 2024 lalu.

"Tadi saya senang laporannya cukup baik ya Rp 900 miliar, hampir Rp 1 triliun, tembus lah ya," ujar Teten dalam sambutannya, Jumat (17/5/2024).

Perlu diketahui, Inabuyer Expo 2024 telah mencatatkan potensi transaksi senilai Rp 946,82 miliar dalam waktu 2 hari. Menurutnya, ini jadi bukti berhasilnya sinergi antara UMKM, perusahaan swasta, BUMN, hingga pemerintah daerah.

Sinergitas UMKM

"Sinergitas UMKM adalah kunci utama kemandirian ekonomi meski kita memiliki pasar suplai dan deman yang kuat masih banyak potensi rantai pasok yang belum terisi oleh UMKM Indonesia," kata dia.

"Nah ini yang justru penting terutama di sisi produksi. Inabuyer menurut kami sangat penting untuk mendukung perluasan produk UMKM dan koperasi dalam pengandaian barang dan jasa pemerintah serta rantai pasok bumn dan swasta," sambungnya.

Mengingat, ada aturan belanja pemerintah setidaknya mencakup 40 persen dari produk lokal. Hal itu disebut bisa menjadi pendongkrak ekonomi nasional di tengah kondisi global yang bergejolak.

"Apalagi saat ini ya ekonomi enggak sedang baik-baik saja meskipun Indonesia masih cukup kuat di 5 persen (5,11 persen). Tapi kita harus semua punya kesepakatan apakah belanja pemerintah, BUMN termasuk masyarakat beli produk dalam negeri, belanja di dalam negeri, ini untuk memperkuat ekonomi kita ya. Global sedang tidak baik-baik saja karena itu belanjakan uang kita di dalam negeri," tutur Teten Masduki.