Menteri Teten Bertemu dengan Kadin Bahas 3 Hal ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan UMKM di masa depan. UMKM perlu menjalin kerja sama dengan banyak pihak terutama pengusaha besar agar bisa berkembang.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan, Kementerian KemenkopUKM dan Kadin Indonesia tengah membicarakan sejumlah kerja sama penting. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM. 

Dia bilang pihaknya dan Kadin memiliki program yang sama dalam membidik pasar yang potensial dengan membangun UMKM mulai dari hulu ke hilir.

"Kadin punya pendekatan business matching yang tepat dalam memudahkan UMKM ekspor. Nanti bisa dibantu untuk melakukan kerja sama Business to Business (B2B) misalnya dengan UMKM," kata Teten dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (24/7/2024). 

Kemudian, poin kedua adalah terkait penciptaan lapangan kerja. Pada 2030, Indonesia akan berada pada puncak periode bonus demografi. Hal tersebut kata Menteri Teten, harus disikapi dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Selanjutnya, poin ketiga, adanya langkah konkret berupa kebijakan proteksi industri dalam negeri. “Jangan justru membuat kebijakan yang membunuh atau unprotected bagi industri,” imbuh Teten. 

Teten menekankan pemerintah terus berupaya dan terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak sebagai pertimbangan untuk menetapkan keputusan atau kebijakan. 

“Intinya Pemerintah bekerja sama dengan pelaku bisnis termasuk Kadin, melakukan adjustment kebijakan dan beberapa program yang ada. Sekaligus ini (masukan) dari pelaku bisnis melalui White Paper yang akan disampaikan ke Pemerintahan baru,” papar Teten. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan, UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah meskipun sudah banyak program dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah.

“Salah satunya memang untuk UMKM ekspor, kami mendorong business matching ini menjadi kunci. Kita harus mempersiapkan UMKM yang memang mampu ekspor. Perlu ada intervensi Pemerintah dan Kadin untuk bisa melakukan kerja sama,” ujar Arsjad. 

Di sisi lain masalah impor ilegal menjadi tantangan bagi UMKM. Sebab menurut Arsjad, maraknya impor ilegal, membuat pasar UMKM di dalam negeri terganggu dan terhambat.

Tak hanya itu, tantangan bonus demografi juga tak bisa diabaikan. Arsjad mengatakan, jika tak dikelola dengan baik, maka bonus demografi justru menjadi malapetaka. 

“Penyediaan lapangan kerja menjadi kunci utama. Kami percaya, UMKM Indonesia punya kekuatan yang besar," tutur Arsjad. 

Sehingga, Arsjad menilai harus ada upaya gotong royong antara Pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan lebih banyak lagi UMKM naik kelas.

Kemudian akses pembiayaan juga diharapkan menjadi kebijakan yang bisa membantu mewujudkan UMKM naik kelas. Diperlukan inovasi dari sisi financing mengenai credit scoring yang memudahkan UMKM bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.

“Upaya gotong royong ini menjadi kunci, masuk menjadi bagian dari White Paper yang akan kami berikan di pemerintahan selanjutnya sebagai bahan masukan. Mulai dari sektor industri hingga pengembangan UMKM,” tutup Arsjad.