Jadi Panelis COP28 di Brazil, Sri Mulyani Soroti Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis di Conference of the Parties 28 (COP28)-G20 Brazil Finance Track yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil.

"Masih di hari pertama rangkaian kunjungan kerja di Brasil, saya juga hadir sebagai panelis pada COP28-G20 Brazil Finance Track event, bersama dengan para stakeholders utama di bidang pembiayaan iklim," tulis Sri Mulyani diakun instagram pribadinya @smindrawati, dikutip, Jumat (26/7/2024).

Kata Sri Mulyani, tema yang dibahas dalam COP28 G20 Brazil sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang semakin available, accessible, dan affordable.

Dalam diskusi panel tersebut, ia menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai Transisi Ekonomi dalam Climate Action.

Sebagai Ketua bersama (Co-chair) Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim yang menjadi forum para Menkeu bertukar bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun kebijakan penanganan Tantangan Perubahan Iklim, khususnya di era tingginya tingkat suku bunga global peran kebijakan yang baik dan tepat sangat penting.

"If you have good policies, you can attract good capital," kata Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengucapkan apresiasi kepada Menkeu dan Menteri Lingkungan Hidup Brazil dalam memimpin Presidensi G20 serta Menkeu UAE sebagai Pimpinan COP28 yang terus mendorong berbagai hadirnya pendanaan iklim yang nyata dan inovatif melalui swasta, filantropis maupun MDBs selain pendanaan publik sendiri.

"Perubahan iklim tidak hanya sebagai tantangan namun juga memberikan kesempatan (opprtunities). Bersama mari kita wujudkan peluang untuk menyelamatkan bumi kita dengan pendanaan iklim yang berkelanjutan," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia sedang menunggu keputusan para menteri keuangan dalam Presidensi G20 di Brasil mengenai ketetapan tarif pajak sebesar 2 persen bagi orang terkaya alias miliarder.

Hal itu disampaikan Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga akan memantau implikasi dari kebijakan pengenaan tarif pajak 2 persen yang akan dibahas di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal itu sejalan dengan kondisi Indonesia yang saat ini dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

“Saya belum dengar (implementasi) ini. Tapi kalau nanti ada implikasi terkait dengan pemenuhan standar apalagi dengan OECD, pasti akan langsung kita follow up karena di tim nasional OECD untuk yang fiscal policy itu koordinatornya juga Bu Menkeu (Sri Mulyani)," kata Susiwijono.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Susi ini mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan tersebut.

Sebagai informasi, saat ini masih berlangsung pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil di kota Rio de Janeiro.

Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut menghadiri pertemuan tersebut. Namun, pada awal pertemuan masih membahas terkait pandemic fund.

Sri Mulyani menilai, pandemic Fund merupakan inisiatif dan milestone dari Presidensi G20 Indonesia pada 2022 mengumpulkan lebih dari USD 2 miliar dari 47 donor dan telah mendanai 19 proyek di 37 untuk Persiapan dan Reapons Pandemi diantaranya di Bhutan, Ethiopia, Kamboja, Mongolia, termasuk India.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kenaikan PPN 12 persen telah masuk dalam proses penyusunan postur dan target penerimaan pajak tahun 2025.

“Semua asumsi semua antisipasi apa pun (kenaikan PPN 12 persen) sudah dijadikan dasar dalam membuat postur (APBN 2025). Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, kenaikan PPN sebesar 12 persen diklaim mampu mendorong penerimaan negara dari pajak. Diketahui dalam RAPBN 2025, target rasio perpajakan pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 10,09-10,29 persen dari PDB.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam rencana kenaikan PPN 12 persen.

“Nah kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” katanya.

Disisi lain, Airlangga optimis dengan adanya sistem pajak canggih yakni Core Tax Administration System (CTAS) bisa mendorong rasio pajak Indonesia naik dikisaran 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tax ratio kan ditargetkan dinaikan kembali ke 12 persen dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan Core tax," ujar Airlangga.

Airlangga pun berharap sistem pajak canggih, yakni Core Tax Administration System (CTAS) segera bisa diimplementasikan dengan cepat di akhir tahun 2024.