Rice Cooker Gratis Tak Bakal Bisa Tekan Impor LPG

Dengan membagikan rice cooker gratis untuk mengurangi penggunaan LPG adalah asumsi yang sulit diterima.

oleh Tira Santia diperbarui 01 Agu 2024, 15:20 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2024, 15:20 WIB
Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)
Pemerintah akan kembali membagikan Rice Cooker atau alat masak berbasis listrik (AML) kepada 137.000 rumah tangga. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 182 miliar. Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, menyoroti terkait rencana Pemerintah yang akan membagikan 137 ribu rice cooker, dengan anggaran yang disiapkan Rp182 miliar.

Ronny menyebut, sebenarnya rice cooker atau alat penanak nasi semacam itu sudah menjadi barang publik. Hampir semua keluarga di perkotaan memasak nasi memakai rice cooker. Bahkan sebagian masyarakat di pedesaan juga sudah menggunakan rice cooker.

Diketahui, sebelumnya program pembagian rice cooker tersebut diklaim memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mendorong penurunan emisi agar jauh lebih bersih, mengoptimalkan penggunaan listrik, dan yang paling utama adalah mampu menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Namun, menurut Ronny, pembagian ricecooker gratis tidak berpengaruh kepada upaya pemerintah dalam mengalihkan pengunaan energi dari gas ke listrik alias tidak akan terlalu berpengaruh dalam mengurangi konsumsi gas LPG.

 

"Karena LPG digunakan oleh masyarakat bukan untuk memasak nasi, tapi memasak yang lainya, terutama laul dan untuk UMKM. Sehingga pembagian ricecooker gratis tidak akan memberikan efek signifikan kepada pengurangan penggunaan LPG,"kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (1/8/2024).

 

Pertama, dengan membagikan rice cooker gratis untuk mengurangi penggunaan LPG adalah asumsi yang sulit diterima, karena selama ini masyarakat sudah menggunakan rice cooker di satu sisi, dan karena LPG digunakan bukan untuk memasak nasi.

Kedua, karena fakta di atas, maka ketika masyarakat menerima rice cooker gratis, besar kemungkinan hanya untuk mengganti rice cooker lama dengan yang baru. Artinya, tak ada perubahan apa-apa setelah itu.

"Soal dampak, menurut saya tak ada dampak signifikan, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan untuk mengurangi impor LPG. Jelas-jelas satu asumsi yang kurang tepat. Dampaknya nampaknya hanya pergantian ricecooker lama menjadi baru pada masyarakat penerimanya," pungkasnya.

Siap-Siap! Pemerintah Bakal Bagikan 137.000 Rice Cooker

Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)
Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)

Sebelumnya, pemerintah akan kembali membagikan Rice Cooker atau alat masak berbasis listrik (AML) kepada 137.000 rumah tangga. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 182 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P Hutajulu, saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

"Semoga tidak lama lagi untuk 137.000 [rumah tangga], kalau enggak salah Rp182 miliar, itu akan diteruskan tahun ini dan datanya sudah mulai disiapkan," kata Jisman.

Jisman mengaku, Dirjen Ketenagalistrikan telah mengantongi persetujuan anggaran Kementerian Keuangan terkait rencana pembagian rice cooker tersebut. Ditargetkan pendataan penerima AML akan diselesaikan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Jisman menegaskan, program AML ditujukan guna melanjutkan program serupa yang telah dilakukan pada 2023 lalu kepada 500.000 rumah tangga. Tapi, pada tahun lalu pada proses penyalurannya belum mencapai target, melainkan hanya tersalurkan kepada 362.000 rumah tangga.

"Jadi , kita menyambung ya, dulu tahun lalu 500.000, kemudian yang kita bisa realisasikan 362 ribu sekian, jadi ada 130 ribu sekian," ujarnya.

 

Penurunan Emisi

Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)
Ilustrasi rice cooker (Foto By AI)

Dia menuturkan, program AML diklaim memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mendorong penurunan emisi agar jauh lebih bersih, mengoptimalkan penggunaan listrik, dan yang paling utama adalah mampu menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Jadi ada tiga, bersih, optimalkan listrik, dan mengurangi impor. Kita sudah laporkan itu ke Kementerian Keuangan, sebagai dasar program ini berhasil enggak, kira-kira gitu, setelah kita lihat angkanya mereka sudah megiyakan," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya