OJK Usul Daerah dengan Literasi Keuangan Tinggi Dapat Insentif, Setuju?

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah tengah menggenjot tingkat inklusi dan literasi keuangan di masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengusulkan ada insentif bagi daerah yang mampu mencapai target.

Perlu diketahui, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Ini mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) beberapa waktu lalu.

Mahendra mengatakan, upaya mengejar target tingkat inklusi dan literasi keuangan tadi dituangkan salah satunya lewat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Dia berharap ada kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

"Kami berharap kolaborasi dan sinergi ini dapat kita lanjutkan dan tingkatkan melalui Gencarkan," kata Mahendra dalam Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mahendra turut meminta dukungan kuat. Termasuk mengusulkan adanya insentif bagi pemerintah daerah.

Bukan tanpa syarat, dia mengusulkan insentif itu bisa diberikan kepada pemda jika mampu mencapai target inklusi dan literasi keuangan di daerahnya. Konsep serupa sebetulnya telah dijalankan pada daerah yang mampu menjaga tingkat inflasi.

"Dalam kaitan itu pula kami mengharapkan dukungan bapak Menko, pemerintah secara menyeluruh untuk dapat juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayahnya," papar Mahendra.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap target tingkat inklusi keuangan sebesar 98 persen pada 2045 mendatang. Untuk itu, disusun sejumlah strategi menyeluruh guna mencapai tujuan Indonesia Emas tersebut.

Menko Airlangga tak melakukannya sendiri. Dia turut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengejar target inklusi keuangan tersebut. Program peningkatan indeks inklusi keuangan dikemas dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau disebut Gencarkan.

"Gerakan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah maupun otoritas keuangan," kata Menko Airlangga dalam peluncuran Gencarkan, di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Diketahui, program Gencarkan ini dijalankan oleh OJK, DNKI, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Harapannya, kerja sama antarpemangku kepentingan ini bisa mengakselerasi peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

"Untuk mendukung targe pembangunan nasional jangka panjang yaitu mewujudkan inklusi keuangan sebesar 98 persen di tahun 2045," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar melihat peluang kerja sama yang cukup besar untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Mengingat banyaknya sebaran cabang pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di berbagai titik.

"Potensi kolaborasi kali lihat sangat besar. Mengingat seluruh wilayah Indonesia terdapat lebih dari 3.500 kantor cabang bank umum, hampir 1.400 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan lebih dari 1.500 lembaga keuangan lainnya serta 531 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," papar Mahendra.

Melihat potensi tersebut, Mahendra menginisiasi sebuah gerakan bersama untuk mencapai target inklusi dan literasi keuangan nasional.

"Kami bersmaa Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang bapak Menko pimpin serta TPAKD akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan," jelasnya.