Begini Nasib Rupiah di Tengah Kisruh RUU Pilkada 22 Agustus 2024

Liputan6.com, Jakarta Rupiah kembali melemah di tengah keramaian isu RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Rupiah ditutup melemah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) 100,5 point walaupun sebelumnya sempat melemah 125 point dilevel Rp.15.600 dari penutupan sebelumnya di level Rp.15.499,5.

“Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp. 15.590 - Rp.15.650,” ungkap Ibrahim Assuaibi, Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka dalam paparan tertulis dikutip Kamis (22/8/2024).

Hanya berselang satu hari, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai beragam respon di antara masyarakat. Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan UU Pilkada, Rabu (21/08).

RUU Pilkada yang telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Rabu sore rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/08).

“Walhasil, sikap DPR memicu gelombang aksi massa di berbagai daerah. Hal itu pun, menjadi sentimen negatif terhadap mata uang garuda. Seharusnya DPR dan pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku usaha akan memasukkan risiko politik dalam perencanaan ekspansi bisnis mereka,” Ibrahim menyoroti.

USD Lanjut Menguat

Sementara itu, indeks dolar naik 0,2% terhadap Rupiah dalam perdagangan hari ini, bangkit kembali dari tiga hari penurunan tajam yang menempatkan greenback pada posisi terendah tujuh bulan.

“Sedangkan, pelemahan dolar terjadi di tengah meningkatnya taruhan pada pemangkasan suku bunga September, dengan risalah rapat Fed akhir Juli, yang dirilis pada hari Rabu, menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan mendukung suku bunga yang lebih rendah”,” papar Ibrahim. Saat ini, fokus pasar tertuju pada pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Simposium Jackson Hole pada hari Jumat, untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi. Selain itu, risiko geopolitik juga tetap menjadi pusat perhatian investor.

Salah satunya di Timur Tengah, di mana Presiden AS Joe Biden, dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun, perjalanan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Timur Tengah awal minggu ini berakhir tanpa kesepakatan antara Israel dan militan Hamas mengenai gencatan senjata di daerah Palestina tersebut.

Gelombang demonstasi berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Demo ini menyuarakan kritik keras terhadap DPR RI terkait keputusan yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia dalam Pilkada 2024.

Sejumlah ekonom pun ikut bersuara mengenai polemik terkait revisi RUU Pilkada yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cepat ini. Salah satunya adalah  Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

Menurutnya, keputusan yang gegabah yang dilakukan DPR bisa menambah beban berat bagi ekonomi Indonesia dan dikhawatirkan investasi yang masuk pun juga nanti makin tidak berkualitas.

"Nah ini ditambah dengan huru hara di dalam RUU Pilkada ini, ini justru menambah beban berat bagi perekonomian kita. Jadi DPR harus hati-hati karena ini punya implikasi serius kepada perekonomian, khawatir investasi yang masuk pun juga nanti makin tidak berkualitas. Jadi memang diharapkan DPR tidak mengambil keputusan yang fatal," kata Bhima kepada media, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan jika keputusan ini final, hal itu dapat menciptakan instabilitas politik dan risiko ketidakpastian, terutama jika prosedur pilkada dianggap cacat oleh masyarakat atau publik.

Sehingga dikhawatirkan banyak daerah yang sedang ada pemilihan itu menjadi kurang menarik di mata para investor.

"Akhirnya mereka juga mungkin berpikir untuk menunda investasinya atau yang terburuk mereka akan cari negara lain yang dianggap punya stabilitas politik dan juga stabilitas dari sisi kepastian hukum," jelas dia.

 Bhima juga menyoroti dampak dari revisi RUU Pilkada bukan hanya soal ekonomi eksternal, tetapi juga terkait dengan transisi politik, tim ekonomi yang akan ditunjuk, serta keberlanjutan proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program Makan bergizi Gratis.

"Karena kan ini banyak daerah Pilkada serentak, jadi sangat menentukan. Sementara investasi itu juga bergantung dari misalnya political will dari tiap kepala daerah untuk kemudian menciptakan iklim investasi yang bagus di tiap daerahnya," pungkas dia.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Kabar mengejutkan datang dari aktor papan atas Indonesia, Reza Rahadian. Kali ini, bukan tentang film terbaru atau penghargaan yang diraihnya, melainkan aksi demo RUU Pilkada yang dia lakukan di depan Gedung DPR RI.

Reza, yang dikenal luas sebagai bintang film 'Habibie & Ainun' dan peraih 5 Piala Citra, turun ke jalan untuk menyuarakan kritik keras terhadap DPR RI terkait keputusan yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia dalam Pilkada 2024.

Dalam orasinya yang dilakukan di atas sebuah mobil, Reza Rahadian menyatakan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilai mengabaikan keputusan MK. Aksi ini begitu mengejutkan publik karena selama ini Reza dikenal enggan terlibat dalam urusan politik atau berpihak pada kubu tertentu.

"Saya hadir pada hari ini, karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam pemilihan presiden dan lain-lain. Atau jadi kubunya siapa," kata Reza Rahadian dalam orasinya.

Aksi Reza Rahadian ikut demo disaksikan oleh banyak orang dan terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Ananda Badudu di Instagram, lalu disebarkan ulang oleh akun Twitter Jaringan Gusdurian.