BBM Pertalite Dibatasi 1 Oktober 2024, Pertamina Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Penjualan BBM subsidi Pertalite akan mulai dibatasi per 1 Oktober 2024. Adapun proses sosialisasi tentang pembatasan Pertalite ini bakal dilakukan mulai September 2024. 

Kendati begitu, PT Pertamina Patra Niaga memastikan angka penyaluran dan ketersediaan BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia tetap sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, pihaknya terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite. Sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

"Pertalite adalah salah satu BBM subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran. Antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri," bebernya dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).

"Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," ungkap Heppy.

Heppy mengutarakan, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code. 

"Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengindentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," tutur dia.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat. 

"Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” pungkas Heppy.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui subholding Pertamina New and Renewable Energy sedang mengeksplorasi peluang kerja sama strategis dalam Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat. Forum ini diadakan di The Mayflower Hotel, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin, 26 Agustus 2024.

Forum bisnis ini diselenggarakan untuk memperingati 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan AS.

Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Under Secretary of Commerce for International Trade Amerika Serikat Marisa Lago, serta berbagai perwakilan pemerintah dari Indonesia dan Amerika Serikat, bersama dengan pelaku usaha dari kedua negara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, sebagai perusahaan milik negara (BUMN), Pertamina aktif berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amerika Serikat. Menurut Fadjar, forum ini berperan penting dalam membuka peluang dan mendorong Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.

“Pertamina menggunakan momen penting ini untuk menyampaikan kebijakan keberlanjutan perusahaan serta membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra global, khususnya di sektor pengembangan energi baru terbarukan,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan keberlanjutan Pertamina sangat terbuka untuk dijalankan melalui kerja sama yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Indonesia memiliki potensi sumber daya energi bersih yang besar sehingga mampu menarik minat investor internasional. Pertamina terus berupaya meyakinkan dunia internasional untuk mendukung program transisi energi demi mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060,” tambah Fadjar.

CEO Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), John Anis, yang juga menjadi panelis dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa PNRE memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi.

Selain itu, PNRE bertujuan untuk menyiapkan bisnis masa depan bagi Pertamina dan memiliki aspirasi untuk menjadi pemimpin dalam membangun ekosistem NZE di Indonesia.

“PNRE telah mengalokasikan belanja modal (Capex) yang besar untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hingga tahun 2029, Capex PNRE diproyeksikan mencapai USD 6,2 miliar,” ungkap John Anis.

Ia melanjutkan bahwa 63 persen dari Capex tersebut dialokasikan untuk pengembangan tenaga surya, angin, dan panas bumi. Sisanya, 18 persen digunakan untuk pengembangan solusi rendah karbon, termasuk dekarbonisasi, sementara 11 persen dialokasikan untuk biomassa dan bioetanol, dan 6 persen untuk pengembangan bisnis masa depan.

“PNRE berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, kami membuka peluang kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional, termasuk dari Amerika Serikat,” jelas John Anis.

Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Semua inisiatif ini sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.