Cadangan Beras Ditargetkan 2 Juta Ton di akhir 2024, Kuota Impor Aman?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) bisa mencapai 2 juta ton pada akhir 2024. Cadangan beras ini berdasarkan perhitungan kebutuhan beras akan melonjak tajam menjelang Pilkada Serentak pada November mendatang.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa CBP juga perlu ditingkatkan, karena produksi beras diperkirakan akan menurun pada akhir tahun ini dan awal tahun 2025.

“November, Desember, Januari adalah masa-masa kritis, sehingga Bulog harus punya cadangan beras pemerintah, dan angkanya kami berharap bisa di atas 2 juta ton karena hari ini masih 1,3 juta ton,” kata Arief dikutip dari Antara, Rabu (4/9/2024).  

Arief menjelaskan stok beras Perum Bulog secara nasional per 2 September adalah 1,39 juta ton, yang terdiri dari stok on hand sebanyak 1,31 juta ton dan beras impor dalam perjalanan 84,75 ribu ton. Stok tersebut tersebar di seluruh gudang Bulog di kabupaten dan kota di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menambah stok CBP, karena berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Juli 2024 update per 22 Agustus, produksi beras pada periode September dan Oktober 2024 akan meningkat masing-masing menjadi 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi beras pada Juni yang tercatat 2,06 juta ton dan Juli 2,05 juta ton.

Selain itu, menurut survei BPS, produksi beras pada September dan Oktober itu diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton dalam periode yang sama, menunjukkan adanya surplus produksi.

“Ini waktunya kita mempersiapkan stok cadangan beras pemerintah … Sehingga kami sangat intens mempersiapkan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras,” ujar Arief.

Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada pekan lalu mengatakan bahwa Bulog, yang mendapatkan kuota impor beras 3,6 juta ton pada tahun ini, telah merealisasikan 2,4 juta ton, sehingga masih ada 1,2 juta ton kuota beras impor yang belum terealisasi.

Impor beras sebanyak 1,2 juta ton itu diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya dan tiba sebelum Desember 2024. Beras impor itu akan dijadikan cadangan beras pemerintah, termasuk untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual Rp12.500 per kg.

Sebelumnya, Perum Bulog kembali berencana mengimpor beras sebanyak 1,2 juta ton tahun ini guna menutupi penurunan produksi beras nasional dan memastikan stabilitas stok serta harga beras di pasar domestik.

Dalam sebuah diskusi media di Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyampaikan bahwa impor beras ini diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya sebelum Desember 2024.

Bulog telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mengimpor total 3,6 juta ton beras sepanjang tahun 2024, di mana 2,4 juta ton di antaranya telah terealisasi hingga Juli. Artinya, masih ada sisa kuota impor sebanyak 1,2 juta ton yang harus diselesaikan.

Bayu menjelaskan bahwa Bulog saat ini sedang dalam proses menyelesaikan kontrak impor sebesar 300.000 ton, sehingga masih ada sekitar 900.000 ton beras yang belum dikontrak dari total target impor.

"Kami optimis seluruh impor ini bisa tiba sebelum Desember," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (30/8/2024).

Beras impor ini akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) serta untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), yang akan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram.

Bayu juga menegaskan bahwa stok beras saat ini dalam kondisi aman, dengan total stok sekitar 1,5 juta ton, termasuk hasil serapan beras dalam negeri yang telah mencapai 900.000 ton.

Ia optimis bahwa pengadaan beras dalam negeri akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada bulan September.

Penurunan produksi beras nasional menjadi perhatian serius, terutama setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa produksi beras pada tahun 2023 menurun sebesar 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31,10 juta ton pada tahun 2023.

Faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan lahan pertanian, serta tantangan akses pengairan turut mempengaruhi produksi padi.