Aturan Pembatasan Beli Pertalite Ada di Tangan Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Dia mengatakan alotnya pembahasan penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar itu agar penyaluran dapat lebih tepat sasaran.

Adapun Perpres Nomor 191 Tahun 2024 mengatur pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar. Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Dia menyatakan, alotnya pembahasan penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar itu agar penyaluran dapat lebih tepat sasaran.

"Begini untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," ujar Bahlil kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dia pun mengungkapkan sejumlah kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar. Misalnya kelompok petani hingga nelayan.

"Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," ungkap dia.

Bahlil pun pesimistis pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 akan rampung di pemerintahan presiden Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dengan ini, aturan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar berada di tangan pasangan presiden terpilih Prabowo - Gibran. "Feeling saya belum. Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," ujar dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kebijakan baru terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau BBM subsidi. Kajian ini bertujuan memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Dalam rancangan aturan tersebut, kendaraan umum dan roda dua akan menjadi prioritas penerima BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa rencana pembatasan penerima subsidi ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan tersebut.

"Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui," ujar Agus di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama.

Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar bersubsidi," tegas Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di Tanah Air. Untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkeadilan, diperlukan kajian yang mendalam serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

"Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut," kata Rachmat

Sebelumnya, Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa peluncuran BBM rendah sulfur tidak akan menaikan harga BBM yang tersedia di SPBU Pertamina. Dengan ini, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM berkualitas tanpa ada dampak dari sisi ekonomi. 

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," kata Rachmat dalam keterangannya, Rabu (18/9)

Dia menyampaikan peluncuran BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara. BBM rendah sulfur ini juga akan diarahkan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ucapnya.

Menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. Anak buah Menko Luhut ini mengatakan program BBM rendah sulfur tanpa membebani masyarakat ataupun negara.

"Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelas dia.

Sebaliknya, peluncuran program BBM rendah sulfur ini akan menghemat pengeluaran negara untuk sekedar impor BBM. Namun, Ia belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah.

"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ungkapnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com