Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa warga Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada bulan Agustus 2024.
Secara keseluruhan, pada Agustus 2024 kunjungan wisman melalui pintu masuk utama mencapai 1.177.652 kunjungan. Sementara itu, kunjungan wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan adalah 162.294 kunjungan.
Baca Juga
"Total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1.339.946 kunjungan, atau naik 2,23% secara bulanan dan naik sebesar 18,30% secara tahunan," ungkap Plt. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, dalam Rilis BPS yang disiarkan pada Selasa (1/10/2024).
Advertisement
Secara kumulatif, selama periode Januari hingga Agustus 2024 total kunjungan wisatawan asing mencapai 9.092.856. Angka tersebut menandai kenaikan 20,38% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 lalu.
Malaysia dan Australia
BPS mencatat, kunjungan wisman dari Malaysia mengalami kenaikan sebesar 6,21% secara bulanan (month-to-month) pada Agustus 2024.
"Kunjungan wisman dari Malaysia mengalami kenaikan sebesar 6,21% secara bulanan dan meningkat 7,99% secara tahunan," beber Amalia.
Selanjutnya, adalah wisatawan dari Australia yang melakukan kunjungan terbanyak ke Indonesia, diikuti oleh China pada bulan Agustus 2024
Dari distribusi pintu masuk, Amalia menyebut, bahwa wisman Malaysia dan wisman China paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno—Hatta. Sementara itu, wisman Australia paling banyak masuk dari Bandara Ngurah Rai.
Dituding Pemda Manipulasi Data Inflasi, BPS Buka Suara
Badan Pusat Statistik (BPS ) buka suara terkait tudingan manipulasi data inflasi oleh oknum pemerintah daerah yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Mendagri Tito menyebut, oknum pegawai pemda bersangkutan mencoba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah agar memperoleh data inflasi yang diinginkan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya selama ini berkomitmen untuk menjaga independensi. Dia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan berbagai survei, termasuk inflasi.
"Dapat kami sampaikan kegiatan pengolahan data maupun pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," kata Amalia di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10).
Dia menekankan bahwa BPS telah mengadopsi metodelogi penelitian sesuai dengan standar internasional dan mematuhi kaidah-kaidah statistik. Dengan ini, data yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi statistik, dan tentunya ini sekali lagi angka yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya itu yang bisa saya sampaikan," beber dia.
Terkait dengan lokasi pemilihan sampel, termasuk operasi pasar murah di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, operasi pasar murah sebagai salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah dan tentunya pembentukan harga di daerahnya.
Trik Baru
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah trik baru yang kerap dipakai oknum pemerintah daerah (pemda) untuk menyamarkan angka inflasi.
Mulanya, ia mengatakan, oknum daerah bersangkutan coba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Jika cara itu gagal, lanjutnya, oknum pemda tersebut mencermati data bulanan BPS. Untuk mengetahui pasar mana saja yang dipakai BPS guna mengambil sampel data harga.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," paparnya.
Menindaki kasus ini, Tito memohon kepada BPS untuk ikut mengakalinya. Dengan cara menyiapkan opsi beberapa pasar untuk pengambilan sampel.
Advertisement