Gedung MPR DPR di IKN Rampung 2026

Liputan6.com, Jakarta Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memaparkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Basuki menceritakan bahwa dirinya sempat dipanggil oleh Prabowo beberapa waktu lalu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN. Setelah gedung kantor pemerintahan terbangun, RI 1 memintanya untuk melanjutkan konstruksi gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya, menurut beliau dalam 2 tahun nanti yudikatif dan legislatif harus dibangun," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mengikuti target Prabowo, Basuki menambahkan, gedung-gedung lembaga legislatif seperti MPR dan DPR, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), bisa rampung pada 2026.

"Jadi gedung-gedungnya MPR, DPR, MK, dan yang lainnya di yudikatif juga harus dibangun. Selesai dibangun (2026)," kata Basuki.

Bakal Fokus Urusi IKN

Adapun setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki Hadimuljono akan fokus mengurus ibu kota baru bersama Otorita IKN. Tugas ini diberikan langsung oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," sambungnya.

Basuki sendiri saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otoritas IKN. Nantinya, ia akan bertugas sebagai Kepala OIKN definitif, menunggu arahan langsung dari Prabowo.

"Sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang sedang diurus oleh Bapak Setneg. (Kapan?) Belum tahu, kan Keppres-nya belum ada. Sedang diurus oleh Bapak-Bapak Setneg, yang lama maupun yang baru," tutur Basuki.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua instansi. Sehingga nantinya akan ada dua menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang tak lama lagi akan purnatugas, turut memberikan pesan kepada calon penerusnya. Untuk melanjutkan prinsip SIDLACOM dalam membangun negeri.

SIDLACOM sendiri merupakan singkatan dari Survey, Investigation, Design, Land Aquisition, Action Programmer, Construction, Operation, and Maintenance. Prinsip ini menjadi komitmen Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan, mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.

"Setiap pekerjaan harus melalui SIDLACOM tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik," kata Basuki saat ditemui usai acara perpisahannya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Orang Lapangan

Basuki pun percaya calon Menteri PU penggantinya telah memahami prinsip dasar SIDLACOM tersebut. Sebab, yang bersangkutan disebutnya juga merupakan orang lapangan.

"Saya yakin bapak Menteri PU sudah familiar dnegan SIDLACOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan," imbuh Basuki.

Saat ditanya apa kegiatan yang akan dilakukannya pasca turun dari Menteri PUPR, Basuki tak banyak bicara. "Saya belum tahu. Habis dari sini saya pulang ke Bekasi," pungkasnya.