Kunjungi Kementerian Transmigrasi, AHY Sebut Pentingnya Kolaborasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kementerian Transmigrasi.

Kunjungan ini dilakukan hanya dua hari setelah pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Menko AHY didampingi oleh Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Sudanegara, dan Wakil Menteri Viva Yoga dalam kesempatan tersebut.

"Kunjungan ini penting bagi saya untuk mengenal lebih dekat para pimpinan dan staf di Kementerian Transmigrasi, sekaligus memahami kondisi dan struktur organisasi yang ada,” ujar Menko AHY, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Dia menuturkan, kepemimpinan tidak hanya soal struktur, melainkan juga membangun hubungan yang baik antara elemen organisasi, termasuk sinergi dan kolaborasi yang efektif.

Menko AHY juga menekankan pentingnya Kementerian Transmigrasi dalam visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Kementerian Transmigrasi dihidupkan kembali dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan tertentu, terutama di Indonesia bagian timur,” ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY mendengarkan pemaparan dari Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi terkait kondisi awal kementerian, serta program-program yang direncanakan untuk mendukung pembangunan wilayah transmigrasi.

"Menteri Transmigrasi menyampaikan bahwa transmigran adalah patriot. Mereka berperan penting dalam memperkuat produktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang membutuhkan kehadiran sumber daya manusia terampil,” tambah Menko AHY.

Kolaborasi Antar Kementerian untuk Infrastruktur yang Lebih Merata

Saat ditanya tentang rencana konkret untuk Kementerian Transmigrasi, Menko AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu fokus utamanya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta ATR/BPN untuk mempercepat proses transmigrasi.

"Kita harapkan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa masyarakat yang pindah ke wilayah transmigrasi tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga infrastruktur yang mendukung produktivitas mereka,” ujarnya.

Mengenai target 100 hari kerja, Menko AHY mengatakan bahwa ia masih dalam tahap merapikan dan mempelajari baseline dari berbagai proyek yang ada. “Saya masih mempelajari tugas pokok, termasuk laporan dari kementerian teknis dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Menko AHY juga berkomitmen untuk menyelaraskan program-program kementerian dengan visi Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kantor Baru Menko Infrastruktur

Terkait lokasi kantor, Menko AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Kemenko Maritim dan Investasi.

"Kita siap berkantor di manapun. Fokus utama kita adalah bagaimana menjalankan tugas sebaik mungkin,” tegasnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Menko AHY untuk segera beradaptasi dengan tanggung jawab barunya, dengan fokus pada sinergi dan kolaborasi antar kementerian dalam upaya meningkatkan pembangunan wilayah di Indonesia.

Sebelumnya, teka-teki kantor Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya terjawab. AHY akan berkantor di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Hal itu disampaikan AHY saat berkunjung ke Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024) seperti dikutip dari Antara.

“Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Pak Prasetyo Hadi untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves,” ujar dia.

Adapun nomenklatur Kemenko Marves yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sudah dihapus dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seiring hal itu, gedung Kemenko Marves akan ditempati oleh jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan kementerian bentukan baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Tadi siang saya juga baru meninjau walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ,” ujar AHY.

Di Kawasan Istana Kepresidenan pada Selasa, 22 Oktober 2024, Agus menuturkan, kantor untuk pegawainya masing-masing akan disesuaikan kembali mengingat ada kementerian yang baru ditetapkan, tetapi ada juga kementerian yang sudah eksis dari periode pemerintah sebelumnya.

Pada Senin, 21 Oktober 2024, AHY tengah mempelajari struktur dan otoritas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Pembentukan struktur dan kewenangan Kemenko ini juga masih dalam tahap penyempurnaan. Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya masih menentukan lokasi fisik kantor kementerian baru tersebut.

Semua elemen penting terkait Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan ditata untuk memastikan efisiensi kerja. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membawahi lima kementerian teknis. Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.