Muncul Kementerian Baru, Sri Mulyani: Perlu Restrukturisasi Anggaran K/L 2024-2025

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ketiga menjadi Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga, dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden RI ke-8.

"Memulai agenda pagi ini dengan menghadiri rapat strategis bersama K/L dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden @prabowo dan Wakil Presiden @gibran_rakabuming," kata Sri Mulyani dikutip dari media sosial instagram pribadinya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.

Menkeu Sri Mulyani mengajak agar semua K/L berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.

"Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. @kemenkeuri bersama @bappenasri, dan @kemenpanrb akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari K/L ini juga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien," ujar dia.

Menkeu Sri Mulyani pun mengajak semua pihak di Pemerintahan agar memulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto  telah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Malamnya, Prabowo langsung mengumumkan jajaran menteri dalam kabinet yang disusunnya. 

Pada Senin 21 Oktober 2024 pagi, Prabowo Subianto langsung melantikmenteri dan dilanjutkan wakil menteri pada sore hari. Dalam Kabinet Merah Putih yang disusunm Prabowo mempercayakan tim ekonomi kepada para veteran berpengalaman alias tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri juga.

Prabowo mengangkat kembali Sri Mulyani Indrawati dan Luhut Binsar Panjaitan untuk posisi-posisi kunci guna memastikan kesinambungan kebijakan serta kredibilitas di tengah kondisi global yang semakin sulit. 

Sri Mulyani dilantik sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin 21 Oktober 2024 Prabowo juga menunjuk Luhut Panjaitan untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional, sebuah think tank tingkat tinggi yang akan memberi nasihat kepada pemerintahan baru tentang cara mempercepat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Dikutip melalui yahoofinance, Rabu (23/10/2024), kembalinya dua tokoh penting yang sebelumnya juga menjabat menteri di Kabinet Joko Widodo menunjukkan bahwa Prabowo Subianto fokus pada stabilitas, meski ia sedang merumuskan jalannya sendiri untuk mencapai target pertumbuhan 8% selama masa jabatannya lima tahun mendatang.

"Prabowo tampaknya ingin langsung bergerak cepat dan tidak ingin terlalu banyak bereksperimen," kata ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. 

"Stabilitas penting baginya, begitu juga dengan pertumbuhan yang lebih cepat." imbuhnya

Pengangkatan kembali Sri Mulyani, yang telah melayani dua presiden lainnya dalam 20 tahun terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia, terutama dalam menghadapi rencana pengeluaran ambisius Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis senilai hampir USD 30 miliar atau Rp 468,4 triliun untuk anak-anak sekolah.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi, ia secara konsisten menjaga defisit anggaran dalam batas hukum sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang membantu meningkatkan peringkat kredit investasi Indonesia.

Luhut Panjaitan juga bukan sosok asing bagi investor internasional. Ia menjadi andalan Jokowi untuk segala urusan mulai dari mineral hingga kebijakan pariwisata selama satu dekade terakhir.

Dalam perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya, ia menjadi penggerak utama di balik upaya hilirisasi Indonesia.

Perannya yang baru diperkirakan akan membantu mendorong terobosan-terobosan baru dan menangkal risiko eksternal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, ujar Gunarto.

Kabinet Merah Putih Prabowo yang beranggotakan 109 orang, merujuk pada warna bendera nasional, adalah yang terbesar sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998.

Kabinet ini dipenuhi oleh sekutu terdekatnya, dan sekitar sepertiga pos kabinet diisi oleh pejabat yang menjabat di pemerintahan sebelumnya, karena Prabowo ingin mengonsolidasikan kekuasaannya atas elit politik dan pemerintahan Indonesia.

Prabowo memperluas pemerintahannya dengan memecah beberapa kementerian dan membentuk kementerian koordinator baru. Ini termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya akan mengawasi program makan gratis serta proyek perumahan andalan Prabowo.

Pemerintah berencana mengembangkan lahan pertanian di provinsi paling timur, Papua, untuk mengimbangi produksi yang menyusut di wilayah Jawa dan meningkatkan swasembada pangan, yang ingin dicapai Prabowo dalam lima tahun, kata Hasan pada hari Senin.

Presiden membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan sebagai gantinya membentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dipimpin oleh mantan Menteri Investasi Rosan Roeslani, lembaga baru ini akan fokus pada perluasan hilirisasi komoditas di luar mineral kritis, seperti produk pertanian dan perikanan.

Meskipun beberapa pemisahan kementerian dimaksudkan untuk fokus pada isu-isu prioritas, ada kekhawatiran bahwa kabinet yang diperbesar dapat menambah birokrasi, mendorong politik patronase, dan meningkatkan pengeluaran untuk gaji pegawai negeri.

“Meski ini mungkin membantu kesinambungan ekonomi yang disebutkan sebelumnya, serta mendapatkan dukungan dari partai politik besar, ukuran kabinet yang besar telah menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi pelaksanaan kebijakan,” kata Jeemin Bang, ekonom asosiasi di Moody's Analytics.

“Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, atau yang ingin masuk ke Indonesia, mungkin akan khawatir dengan peningkatan birokrasi yang muncul dari struktur pemerintahan yang lebih kompleks,” tambah Bang.

Penunjukan kunci lainnya yang mengawasi ekonomi lebih dari USD 1 triliun termasuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Mereka semua adalah bagian dari kabinet Widodo.