Data Akurat Jadi Bagian Penting dalam Setop Impor Pangan mulai 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa impor pangan akan diberhentikan di tahun 2025. Beras, gula konsumsi, hingga garam menjadi komoditas-komoditas pangan yang diberhentikan impor tahun ini.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengingatkan bahwa Pemerintah perlu menyiapkan data yang memadai untuk melaksanakan pemberhentian impor pangan di 2025.

Data-data itu mencakup data produksi, luas lahan, jumlah produktivitas, hingga musim panen.

"Kalau tidak ada basis data yang memadai, tentu akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menentukan apakah benar benar bisa dihentikan impornya. Jangan sampai kita terjebak pada banyak sekali kejadian yang keputusan atau kebijakan dibuat tanpa data yang benar," ujar Said Abdullah kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Said menyoroti revisi data produksi pangan di tahun 2017-2018 silam.

"(Tanpa data) akibatnya akan terjadi shortage yang lumayan besar, dan jika stop impor berisiko terjadi guncangan," lanjutnya. Maka dari itu, menurut Said, Pemerintah perlu membuat skenario pengurangan impor.

"Pada satu sisi secara perlahan, gradual dari tahun ke tahun itu ada skenario, ada peta jalan, serta ada milestone-nya. Pemerintah juga perlu membuat satu peta jalan atau rancangan peningkatan produksi," jelas dia.

"Kemudian seperti apa skenario tahun depan (pangan) naik produksi. Ini saya kira hal yang perlu disegerakan supaya kita bisa mengetahui dan mengawasi," tambahnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa tidak akan lagi ada impor pangan di 2025. Pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

"Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini," ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

"Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus," katanya.

Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

"Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir," ucap dia.

Ia menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan," tambahnya.