Bangun 71 GW Pembangkit Listrik, Bahlil Kasih Jatah Swasta 60%

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bakal memberikan lebih banyak porsi untuk swasta dalam membangun sistem ketenagalistrikan, seperti pembangkit listrik.

Dalam pembangunan pembangkit listrik baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 persen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP) sebesar 71 Gigawatt (GW).

"Jadi 71 GW itu porsi yang paling besar, itu sekitar kurang lebih 60 persen kita akan serahkan kepada swasta," ujar Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Bakal Selektif

Namun, ia menambahkan, jatah untuk swasta itu tidak akan diberikan sembarangan. Bahlil mensyaratkan, hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan pemerintah yang bakal dilibatkan.

"Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah," tegas dia.

Dalam hal ini, ia turut memperingatkan para pengusaha swasta yang juga jadi anggota partai politik. Menteri ESDM ingin semua elemen bisa selaras dengan komando pemerintah.

"Ini penting ini, terutama kader-kader Partai Golkar, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain juga bisa ikut dengan apa yang kita arahkan," seru dia.

Rencana pengembangan listrik dengan melibatkan swasta ini disebut sejalan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Bahlil mengutarakan, dalam RUPTL tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menambah 71 GW pembangkit listrik. Dengan ditopang oleh jaringan listrik sepanjang kurang lebih 48.000 kilometer sirkuit (kms).

Guna menggapai target itu, ia bersyukur Indonesia dikaruniai kekayaan alam berupa tenaga matahari, air dan angin yang melimpah. Hanya saja, sumber daya alam tersebut belum bisa optimal dimaksimalkan gara-gara jaringan eksisting.

"Tapi problem kita sekarang pak Presiden adalah, jaringan yang dulu dipasang dulu, tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat dimana kita membantu energi baru terbarukan (EBT)," kata Bahlil.

Selain listrik yang bersifat EBT, Bahlil juga menyoroti kebutuhan gas di masa depan yang akan terus meningkat.

Menurut perhitungannya, pada periode 2025-2030, kebutuhan gas nasional untuk meng-cover 72 persen energi baru terbarukan sekitar 1.471 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD).

"Itu diproyeksikan akan mengalami kenaikan setiap regional, dimana pada 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD," terang Bahlil.