Swasembada Pangan Mulai Terwujud, Ini Buktinya

Data yang dimiliki oleh BPS sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Menteri Pertanian, seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras yang diterima masyarakat juga menjadi turun.

oleh Arief Rahman H diperbarui 30 Jan 2025, 14:50 WIB
Diterbitkan 30 Jan 2025, 14:50 WIB
Kementan Usulkan Alokasikan Rp23,61 Triliun dari Anggaran 2025 untuk Dukung Swasembada Beras
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12/2024).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menuju swasembada pangan mulai terwujud, terutama untuk produksi beras. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi padi pada Januari-Maret 2025 diprediksi naik hingga 50 persen.

Amran menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada Januari 2025 naik 50 persen dibanding dengan tahun lalu dan diprediksi naik 49 persen pada Februari serta 51 persen di Maret 2025.

"Tiga bulan berturut-turut, moga-moga di April juga baik. Itu angka sementara," ujar Amran, Kamis (30/1/2025).

Data yang dimiliki oleh BPS sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras yang diterima masyarakat juga menjadi turun.

Lebih lanjut, saat ini harga gabah di 70 persen provinsi seluruh Indonesia berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp6.500.

Menurut Amran, hal ini terjadi lantaran meningkatkan hasil produksi dari petani.

"Harga beras, masih ingat, average di Januari, Februari tahun 2024, masih ingat, itu bahkan antri membeli beras dan di kala waktu itu, harga rata-rata Rp15.000 lebih, sekarang Rp12.000 lebih. Jadi sudah dua fakta lapangan menunjukkan bahwa linier angka BPS yang diberikan," kata Amran.

Kerja Sama dengan BPS

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menjalin kerja sama dalam rangka penguatan data pertanian.

Amran Sulaiman mengatakan, dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman, seluruh data pertanian hanya boleh dikeluarkan oleh BPS.

"Alhamdulillah kita sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Karena kalau kita membuat data sendiri, mengambil data sendiri, bisa jadi subjektivitasnya tinggi dan ada kepentingan dan seterusnya di sana," ucapnya.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, kolaborasi antara BPS dan Kementan merupakan sebuah momen penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pertanian.

"Karena dalam hal ini Badan Pusat Statistik sesuai tupoksinya adalah menghasilkan data statistik untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan, salah satunya adalah statistik pertanian," kata Amalia.

Kunci Swasembada Beras 2025 Ada di Tangan Bulog

Stok Beras Bulog Aman Hingga Akhir Tahun 2021
Petugas mendata ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Rabu (29/12/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjamin tahun ini stok beras aman dan tidak ada impor untuk kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)... Selengkapnya

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah memberikan arahan kepada Perum Bulog untuk membeli gabah setara dengan 3 juta ton beras. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian, yang dikenal dengan sapaan Mas Dar, mengimbau Bulog agar aktif menyerap gabah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram, terutama di tengah musim panen yang sudah dimulai di beberapa wilayah.

Mas Dar menyampaikan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3 triliun, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

"Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga melindungi anggaran pertanian yang mencapai Rp149 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, dan peralatan mesin pertanian," ujar Wamentan Sudaryono setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional bersama Bulog di Jakarta, Minggu (25/1/2025).

Sederet Upaya Kementan

Bulog Gelontorkan 30 Ribu Ton Beras di Pasar Induk Cipinang
Pekerja memindahkan beras ketika bongkar muat beras bulog di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023). Untuk menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Perum BULOG akan menyaluran beras SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang dari 13 ribu menjadi 30 ribu ton,dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 8.900. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang memperluas lahan tanam.

Pada tahun 2024, Kementan berencana mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali setahun.

Sementara pada 2025, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola oleh TNI.

"Kita harus bekerja sama karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mempercepat langkah-langkah yang mendukung target ini," kata Wamentan.

Surplus Beras di 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025, yang setara dengan 4 juta ton beras.

Surplus ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan guna mencapai swasembada pangan.

Selain fokus pada beras, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada jagung. Polri ditugaskan untuk mendukung penanaman jagung demi memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya