Kekuatan Kartini Tani: Keluarga Sejahtera, Swasembada Pangan Bukan Angan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan prioritas pemerintah pada periode kepemimpinannya. Swasembada pangan menjadi salah satu yang penting. Bukan tanpa alasan, ketergantungan pangan dari luar negeri menjadi perhatian Presiden RI ke-8 tersebut. Baginya, swasembada pangan bukan cuma angan-angan.

"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," ungkap Prabowo usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.

Swasembada pangan berarti seluruh kebutuhan pangan dalam negeri dipenuhi dari hasil produksi lokal. Bisa dibilang, tingkat produksi dan kontribusi petani lokal perlu ditingkatkan, termasuk petani perempuan.

Menariknya, petani perempuan di Indonesia yang berjumlah 14,4 persen dari seluruh juru tani memiliki peran yang tak kalah penting. Kartini Tani menjadi garda terdepan dalam memperkuat produksi lokal.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngupoyo Upo Pancuranmas, Sri Palupi membeberkan kekuatan para petani perempuan. Sebagai Kartini Tani, Sri menjadi penopang keluarga sekaligus menjadi kekuatan tambahan 'bapak tani'. Ibu tani, sebutan yang dipegangnya itu berperan langsung dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian, baik dijual langsung maupun hasil olahannya.

"Ibu tani juga berperan menyiapkan atau bahkan ikut terlibat langsung dalam pengerjaan di di lahan taninya," ujar Sri kepada Liputan6.com, Jumat (28/2/2024).

Pemberdayaan perempuan tidak terlupakan olehnya. Mengingat Ibu Tani menjadi penguat tulang punggung keluarga dan saling berpegang teguh antar peserta program Kartini Tani besutan PT Pupuk Indonesia lainnya.

"Kami bersyukur setelah ikuti bimtek hasil pertanian kita lumayan meningkat, dan juga bisa menghemat biaya dengan membuat pestisida," tegas dia.

Melalui program Kartini Tani, Sri bersyukur suplai pupuk bagi lahan garapannya bisa terjamin. Hal tersebut berarti menjamin pendapatan untuk keluarganya. Alhasil, 70 persen peserta program Kartini Tani di Magelang, Jawa Tengah, berhasil menignkatkan kesejahteraannya.

"Alhamdulillah kepastian pupuk tercukupi, dan penyerapan hasil panen aman. Terkait jumlah Kartini Tani yang di magelang kurleb 40 orang 70 persen meningkat kesejahteraannya," ucapnya.

Hal senada diungkap Ketua KWT Ciharashas, Umyati. Uum, sapaan akrabnya, mengatakan program Kartini Tani mampu mengubah nasibnya. Dari semula ibu rumah tangga biasa, akhirnya mendapat kekuatan dari program yang diikutinya.

"Kami itu tadinya hanya Ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya wawasan kami seadanya, budidaya kami berasal dari turun-temurun orang tua. Setelah mengikuti pelatihan dari Kartini Tani banyak ilmu yang didapatkan, semakin optimal dalam pengendalian hama, bagaimana packaging yang baik," ujar dia di Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Anggota KWT ini selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga pejuang pangan Indonesia. Kami sangat semangat sekali dalam mengembangkan pertanian karena di-support oleh Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia," ujar Uum.

Peran perempuan dalam keluarga tak bisa dibantah lagi, termasuk menjaga ketahanan pangan didalamnya. Ternyata, peran itu juga diperluas ke ranah nasional.

Ketua Umum PIKA Pupuk Indonesia, Tata Rahmad Pribadi, peran perempuan dalam pertanian sangat krusial. Menurutnya, perempuan yang aktif dalam kegiatan pertanian menjadi salah satu penopang ketahanan pangan Tanah Air.

"Kartini Tani ini menjadi penggerak perempuan untuk turut aktif menjaga ketahanan pangan, selain itu juga turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya," kata dia.

"Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat peran perempuan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan agribisnis, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi usaha pertanian secara berkelanjutan,” ujar Tata.

Kontribusi 'Ibu Tani' tak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia (Persero). Kehadiran Kartini Tani digadang menjadi salh satu jurus memperkuat peran petani perempuan bagi ketahanan pangan nasional, sesuai target Presiden Prabowo.

"Kartini Tani di Mulyaharja ini mampu membuktikan jika peranan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen. Melalui skema pemberdayaan, kelompok perempuan di Mulyaharja didorong untuk memperluas penerapan pertanian berkelanjutan,” ujar Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, di Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan para 'Ibu Tani' bukan satu-satunya upaya yang dilakukan Pupuk Indonesia. Penguatan produk pascapanen juga dilakukan. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan nilai tambah dari produk anggota Kartini Tani.

"Pupuk Indonesia juga membantu perpanjangan sertifikasi beras organik untuk mendukung meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui produk organik yang sertifikat kita serahkan hari ini juga," ucapnya.

Dia melihat peluang untuk terbuka lebar. Lantaran, permintaan produk organik juga semakin besar seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap pola hidup sehat.

Pemerintah sebagai pemilik target swasembada pangan menunjukkan penghitungan target itu bukan hal yang mustahil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan telah menghitung potensi peningkatan produksi beras pada musim panen awal 2025 ini.

Produksi padi disebut meningkat 50 persen pada Januari 2025, 49 persen di Februari 2025, dan 51 persen di Maret 2025. Seluruhnya jika dibandingkan dengan angka produksi pada waktu yang sama 2024. 

"Tiga bulan berturut-turut, moga-moga di April juga baik. Itu angka sementara," ujar Amran, Kamis, 30 Januari 2025. 

Kenaikan produksi itu biasanya berpengaruh pada harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Pemerintah tidak kehabisan akal. Sejak awal 2025, ditetapkan harga minimal pembelian GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram (Kg).

Kepastian Harga

Angka tersebut harus dipatuhi oleh penggilingan padi, baik yang dimiliki perusahaan BUMN maupun pihak swasta. Tujuannya tak lain untuk menjamin pendapatan bagi petani lokal yang dinilai sudah berjasa.

"kita minta pelaku pabrik padi di manapun berada bahwa sekali lagi kita meminta tidak membeli di bawah harga Rp6.500 alias membeli wajib gabah Rp6.500," tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, belum lama ini.

Menko Zulkifli menegaskan akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menyerap gabah dengan harga Rp 6.500 per kilogram itu. Bahkan, dia juga telah menggandeng kepolisian untuk hal tersebut.

"Nah, kalau enggak, hati-hati. Ini ada Pak Kapolri juga. Karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap menerjunkan tim ke lapangan. Tujuannya memastikan harga gabah di tingkat petani Rp 6.500 per kilogram.

"Jadi yang pertama bahwa pengerapan beras agar sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah, yaitu Rp 6.500, kami akan turunkan anggota di lapangan untuk memastikan dan melakukan pengecekan dan pengerapannya kita harapkan bisa sesuai," ujar Sigit.