Pemerintah Diam-Diam Raup Rp 10 Triliun, dari Sini Sumbernya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyerap dana senilai Rp10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 11 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp30,26 triliun.

Dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025), dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS10112025 (penerbitan baru), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Sementara untuk seri SPNS04082025 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS039 (reopening), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp1,26 triliun, Rp573 miliar, dan Rp296 miliar.

Dari seri SPNS10112025, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp500 miliar dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,30000 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 10 November 2025 mencapai Rp4,87 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,3 persen dan imbal hasil tertinggi 6,55 persen.

Untuk seri PBS003, diraup dana sebesar Rp2,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,57964 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027 mencapai Rp9,92 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,55 persen dan imbal hasil tertinggi 6,75 persen.

Untuk seri PBS030, dimenangkan nominal sebesar Rp3,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,63980 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp8,11 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,6 persen dan imbal hasil tertinggi 6,81 persen. Terakhir, untuk seri PBS038, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,09973 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp5,23 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,05 persen dan imbal hasil tertinggi 7,2 persen.

Pemerintah telah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari DPR agar dapat disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Selain itu, Pemerintah telah memberikan landasan untuk menciptakan transisi yang lancar dengan memungkinkan integrasi antara inisiatif penting Pemerintahan baru dan keberlanjutan program pemerintahan lama. 

Peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran. Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi Pemerintahan yang baru.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara dalam acara investor gathering bertajuk BRIDS Roundtable dengan tema “Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia” yang diselenggarakan BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS).

Dalam kesempatan itu, Suahasil juga menjawab pertanyaan mengenai profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

“Menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging,” ungkap Suahasil.

Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah,” jelas Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan bahwa dengan menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Perusahaan diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor seputar implementasi RAPBN 2025 dan kebijakan Pemerintahan yang akan datang.

“Semoga acara ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kebijakan Pemerintah ke depannya, salah satunya terkait apakah ada perubahan yang signifikan baik dalam belanja, pendapatan, maupun asumsi makro antara RAPBN dan APBN 2025, serta apa saja risiko yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia di tahun 2025,” jelas Laksono.

Menanggapi pemaparan Suahasil, Laksono menyampaikan Perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

“Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” tutup Laksono.