Pengamat Transportasi Ingatkan Masyarakat Waspada Calo Digital Tiket Mudik Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Lebaran, berbagai masalah terkait transportasi mudik kembali menjadi sorotan. Salah satunya adalah maraknya iklan atau tawaran dari calo yang mengaku bisa menyediakan tiket mudik dengan cara instan, termasuk tiket kereta api.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengimbau masyarakat agar tidak percaya dengan modus fenomena calo digital tiket mudik menjelang Lebaran, yang viral di media sosial.

Menurut Darmaningtyas, fenomena calo tiket mudik, terutama untuk kereta api, tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan proses pemesanan tiket kereta api yang kini menggunakan sistem online yang sangat ketat. Tiket yang dipesan melalui sistem ini akan terikat dengan nama, alamat, dan nomor telepon yang terverifikasi, bahkan identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekalipun.

"Kalau kereta ya enggak bisa ada calo, Karena kereta itu pesennya lewat online By name By address By phone. Jadi saya kira enggak ada , justru masyarakat harus hati-hati jangan terkecoh oleh oknum-oknum yang mengaku bisa mendapatkan tiket kereta," kata Darmaningtyas kepada Liputan6.com, Jumat (14/2/2025).

Darmaningtyas juga menambahkan meskipun pembelian tiket kereta api untuk rombongan tertentu dapat dipesan lebih dari satu orang, prosesnya tetap mengikuti prosedur yang sama, yaitu berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi. Ini membuat kemungkinan adanya calo atau penjual tiket ilegal semakin kecil.

"Sekarang itu jelas enggak mungkin. Kecuali rombongan, rombongan pun tetap akan by name, By NIK, By phone. Jadi, tetap akan terkonfirmasi dengan NIK. Saya kira masyarakat jangan percaya pada iklan-iklan seperti itu," ujarnya.

Darmaningtyas juga menilai masyarakat tidak perlu panik terkait kekurangan tiket untuk mudik, baik itu melalui jalur kereta api, pesawat terbang, maupun transportasi darat.

"Jadi, masyarakat justru tidak perlu panik tentang transportasi Lebaran besok, karena mungkin akan banyak sarana transportasi, baik itu udara, laut, kereta api, maupun darat, yang justru kekurangan penumpang," ujarnya.

Dia menuturkan, meskipun permintaan tiket mudik tinggi, kondisi ekonomi yang belum stabil tahun ini diperkirakan akan membuat sejumlah angkutan transportasi kekurangan penumpang.

"Kalau misalnya nanti ada jalur darat, biasanya kekurangan penumpang kalau Lebaran. Jadi, enggak perlu takut kehabisan tiket apalagi kondisi ekonomi sekarang kan lagi gak bagus," ujarnya.

Efek pemangkasan Anggaran ke Mudik

Selain itu, ia juga mengingatkan banyak ASN yang mungkin tidak bisa mudik tahun ini karena pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan sejumlah keluarga yang bergantung pada penghasilan ASN menghadapi kendala finansial, bahkan gaji ke-13 yang biasanya dibayarkan menjelang Lebaran juga belum tentu diberikan.

"ASN-ASN kan belum tentu Bisa mudik Karena ada Pemangkasan anggaran. Banyak ASN yang Lebaran nanti gak punya duit Apalagi Kalau misalnya Gaji 13-nya Juga belum tentu dibayar," katanya.

Dengan segala kondisi ini, Darmaningtyas menghimbau agar masyarakat tetap bijak dan tidak mudah percaya dengan tawaran tiket yang menggiurkan tetapi berisiko. Keamanan dalam membeli tiket harus tetap menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berharap agar pemerintah daerah (pemda) dapat terus berpartisipasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2025.

"Kementerian Perhubungan berharap agar Pemda yang wilayahnya menjadi tujuan utama mudik agar terus aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik ketika arus mudik atau balik," ujar Menhub di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Menhub Dudy menjelaskan, Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Perlu dukungan berbagai pihak, salah satunya dari Kemendagri.

Ia juga mengutarakan rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) yang dimiliki oleh Kemenhub.  Pusintrans merupakan sebuah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, pergerakan sarana baik umum maupun pribadi, hingga prakiraan cuaca setiap hari selama 24 jam. 

Dia berharap ada integrasi data antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusintrans Kemenhub. Data yang dimaksud, antara lain berupa data produksi lalu lintas keluar-masuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudian, data monitoring lalu lintas di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta data produksi angkutan penumpang di Terminal Tipe B yang notabene menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

"Dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana melakukan integrasi data pada Terminal Tipe B dengan Pusintrans. Rencananya, untuk fase pertama adalah integrasi data Terminal Tipe B di wilayah Pulau Jawa dengan target live pada April 2025," ujar Menhub. 

Ia menyampaikan perlunya kolaborasi antara Kemenhub dengan Kemendagri dalam rangka penanganan truk Over Dimension Over Loading (ODOL), atau truk obesitas yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya. 

Menhub menilai penguatan koordinasi dengan Kemendagri penting untuk dilakukan, khususnya terkait pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik. 

"Terhadap fenomena ODOL, concern Kemenhub adalah terkait aspek keselamatan dan kelaik jalanan sarana angkutan barang serta konektivitas antarmoda. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian menjadi sangat penting, khususnya untuk sejumlah kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, hingga penindakan pelanggaran di jalan raya," ungkapnya. 

Untuk mewujudkan Zero ODOL, Kemenhub juga mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Rekomendasi tersebut di antaranya, pembentukan Tim Nasional pelaksanaan kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan SDM di bidang transportasi melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Kemenhub.