Fenomena Tiket Kereta Ludes Diduga Diborong Calo Jelang Lebaran, Ini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menanggapi fenomena calo digital tiket mudik menjelang Lebaran, yang viral di media sosial.

Dia menuturkan, meskipun ada kemajuan dalam sistem transportasi, seperti peningkatan pelayanan di KAI (Kereta Api Indonesia), masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memastikan kelancaran mudik, terutama dalam hal ketersediaan moda transportasi dan pengawasan yang lebih ketat.

"Oh kalau KAI. Sudah enak kalau KAI. Sudah gampang kalau KAI. Di stasiun sudah lebih rapi ya," kata Djoko kepada Liputan6.com, Kamis (13/2/2025).

Kendati begitu, Djoko menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait lebih fokus pada satu sistem aplikasi untuk pengelolaan tiket mudik. Aplikasi ini akan mengurangi peran calo dan memberikan kemudahan bagi pemudik untuk melakukan pendaftaran.

"Dengan adanya aplikasi satu pintu untuk transportasi mudik, calo-calo bisa dikurangi dan pemudik pun akan lebih mudah dalam mengakses tiket," ujar Djoko.

Disamping itu, Djoko menyarankan agar moda transportasi darat, khususnya bus, diperbanyak, terutama untuk tujuan Sumatera, khususnya Lampung.

Selain itu, mengingat banyaknya keluarga yang memilih mudik menggunakan kapal dan harus menempuh antrean panjang, ia juga mengusulkan untuk memperbanyak moda transportasi kapal dan membuka jalur penyebrangan tidak hanya di Merak, tetapi juga di Tanjung Priok.

Dengan begitu, diharapkan kepadatan penumpang bisa terbagi lebih merata dan antrian panjang bisa diminimalisir.

"Saya minta diperbanyak moda transportasi kapal untuk penyebrangan. Selain itu, tidak hanya di Merak, tapi di Tanjung Priok juga dibuka agar tidak terjadi antrean bagi warga Sumatera yang akan mudik menggunakan kapal," ujarnya.

Di sisi lain, Djoko juga mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar program mudik sepeda motor gratis untuk jalur darat dihapus. Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk mengangkut calon pemudik.

"Mudik sepeda motor gratis sebaiknya dihilangkan, kecuali untuk kapal. Program ini bisa dialihkan untuk meningkatkan fasilitas transportasi penumpang saja," ujarnya.

Menurut dia, jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, yang melintas saat mudik sangat tinggi, dan mengurangi jumlah sepeda motor akan membantu mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di jalur darat.

Lebih lanjut, kata Djoko, masalah yang sering muncul adalah keterisian bus yang tidak maksimal. Banyak bus yang berangkat dengan kondisi kursi kosong, meskipun ada penumpang yang ingin berangkat.

"Lebih baik dikoordinir satu pintu saja, yang berasal dari BUMN lebih baik satu pintu saja itu lebih efektif. Kemudian kalau dia tidak bisa ikut, harus memberi tahu, kalau kosong orang bisa langsung masuk, jadi tak perlu ada calo-caloan," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap bus-bus swasta, memastikan bus yang digunakan memenuhi standar keamanan dan terdaftar dengan benar.

"Kemudian kalau ada swasta gimana? Ya silahkan, tetapi harus diawasi bus-bus itu. Jangan gunakan bus asal murah-murah ternyata bisnya tidak terdaftar, dan gak ada KIR-nya, jangan sampai," jelasnya.

Djoko juga mengingatkan agar keberangkatan transportasi mudik lebih dipusatkan di terminal, bukan di tempat umum yang tidak memiliki fasilitas istirahat yang layak bagi sopir maupun penumpang. Menurutnya, penyelenggaraan mudik Lebaran sebaiknya mengutamakan efisiensi dan kenyamanan bagi semua pihak, bukan sekadar seremonial.

Kementerian Perhubungan, menurut dia, harus memastikan anggaran untuk moda transportasi mudik tidak dipangkas dan lebih ditingkatkan, agar seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, bisa melayani pemudik dengan baik.

"Diupayakan semuanya naik dari terminal. Nggak usah banyak terminal. Gak usah seremonial dari pejabat karena menghabiskan uang, katanya pengiritan. Udah paling pimpinanya melihat saja jangan pakai selebrasi mengibarkan bendera untuk keberangkatan," pungkasnya.