Prabowo Resmikan Danantara, Pemimpinnya Harus Bebas dari Intervensi Politik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Pimpinan Danantara diminta terlepas dari intervensi politik.

Danantara dinilai sebagai bentuk lembaga yang akan mengelola dan mengembangkan investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mencapai hal itu dibutuhkan sosok yang juga profesional.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menegaskan, Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

"Pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu," kata Anggawira dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2/2025).

Dia khawatir jika pemimpin Danantara tidak independen. Nantinya dikhawatirkan mengambil keputusan yang tidak tepat dan bahkan membawa kerugian besar. 

"Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional,tentu kita tidak ingin kejadian seperti 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali," ujar dia.

Anggawira menekankan pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

"Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas" tegasnya.

Siapa Paling Cocok?

Terkait dengan pengalaman dan kompetensi, Anggawira menilai pengelolaan aset dalam skala besar seperti ini memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset. 

"Mengelola aset sebesar ini bukan hal yang mudah. Kita butuh orang-orang yang sudah terbukti mampu di tingkat internasional agar Danantara dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional," kata dia.

Dia menegaskan kepemimpinan Danantara harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi.

"Kita ingin melihat pengurus yang memiliki rekam jejak kuat, tidak memiliki konflik kepentingan, dan benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan nasional. Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini," tambahnya.

Sempat ramai beredar beberapa nama yang akan ditunjuk menjadi bos Danantara. Di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, pengusaha Pandu Patria Sjahrir, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Adaptasi

Menurut Anggawira, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global juga menjadi faktor kunci. 

"Ekonomi dunia terus berubah, dan kita harus siap menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Danantara harus dikelola dengan fleksibilitas dan inovasi agar tetap relevan dalam berbagai kondisi ekonomi," ungkapnya.

Ia berharap dengan memperhatikan aspek independensi, transparansi, serta pemilihan pengurus yang tepat, Danantara dapat menjadi badan pengelola investasi yang benar-benar berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

Peresmian Danantara akan dilakukan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menuturkan,  peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.

"Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, sebuah visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif," ujar dia, Minggu, 23 Februari 2025, seperti dikutip Senin (24/2/2025).

Pilar Utama Investasi

Danantara diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam strategi investasi nasional, membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berkembang lebih optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

"Dengan peluncuran ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan investasi demi mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Adapun pembentukan Danantara ini dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025.

Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).