Ide Jalan Berbayar Jokowi Belum Cocok Buat Ibukota

Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena menilai kebijakan jalan berbayar yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk mengurangi kemacetan ibukota kurang tepat. Kebijakan tersebut dianggap tak berdampak signifikan dan hanya menambah pemborosan anggaran.

"Penerapan ERP sangatlah tidak efisien. Nanti akan ada investasi alat, tim baru, orang baru dan lain-lainnya. Kita tambah monitor, namun masih berat. Penggunaan ERP perlu, tapi bukan langkah alternatif yang baik," ujar Lorena  ketika ditemui dalam acara Diskusi Interaktif tentang Kehadiran Mobil Murah di Hotel Ritz Carlton Pacifik Place, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Tak hanya kebijakan ERP, para pengusaha angkutan juga menilai penerapan sistem plat nomor kendaraan ganjil dan genap takkan membantu menyelesaikan masalah kemacetan parah di Jakarta. Langkah ini justru akan memicu masyarakat membeli mobil lagi dengan plat ganjil dan genap.

Dari berbagai ide yang diusung Jokowi, Lorena menilai kebijakan kenaikan tarif biaya parkir justru bisa menjadi terobosan efektif dalam mengurangi tingkat kendaraan di jalan. Namun, kebijakan itu hendaknya memisahkan tarif parkir untuk angkutan umum dan mobil pribadi.

Pengenaan tarif yang dikenakan merata kepada seluruh kendaraan roda empat atau lebih justru akan memberatkan para pelaku usaha.(Dis/Shd)