Pemerhati pertanian Indonesia, Khudori meminta pemerintah untuk tidak saling menuding terkait penemuan impor beras Vietnam di pasar induk Cipinang sebesar 16.900 ton.
Dia menyarankan beberapa perwakilan dari kementerian terkait untuk menggelar diskusi bersama membahas penyelesaian persoalan bahan pokok tersebut.
"Sampai hari ini pemerintah justru tampak saling lempar tanggung jawab. Harusnya duduk bersama untuk menemukan solusi terhadap masalah temuan impor beras ini," tutur dia dalam diskusi terbuka bertema 'Main Kotor Beras Impor' di Jakarta, Sabtu (1/2/2014).
Dia menilai upaya Kementerian Perdagangan untuk mengungkap kasus ini, harus didampingi dukungan dari berbagai pihak. Jika tidak, kasus ini akan sulit terungkap dan diselesaikan dengan baik.
"Upaya kemendag bisa gagal kalau tidak ada keterlibatan dari kementerian pertanian, dirjen bea cukai, harus saling support dan duduk bersama," jelasnya.
Diakui Khudori, harmonisasi kode post tarif untuk beras impor jenis premium dan medium memang dapat membuka peluang adanya permainan kotor dalam kegiatan tersebut. Itu lantaran terdapat kesamaan fisik terhadap dua jenis beras impor tersebut.
"Ketika disamakan, beras medium dan premium itu sama saja. Kalau secara fisik tidak akan ketahuan. Harus ada pemecah untuk membuktikannya," terang dia.
Secara objektif dia menilai, tanpa kerja sama yang mumpuni, setiap pihak punya celah untuk menerima tudingan. "Kalau sudah begitu, bisa jadi tidak cuma di Kemendag dan Kementan saja, bea cukai juga bisa disalahkan karena tidak melakukan tes fisik pada beras yang masuk," tuturnya.
Namun demikian, dia berharap semua pihak terkait dapat berhenti saling menuding dan bekerjasama menyelesaikan masalah impor beras Vietnam tersebut. (Sis/Nrm)
Baca juga:
Bulog Bantah Jadi Pemasok Beras Ilegal asal Vietnam
Beras Impor Vietnam Masuk RI, Hatta Minta Periksa 58 Importir