[Cek Fakta] Hoaks Jokowi Kerahkan Lembaga Survei untuk Menangkan Hitung Cepat Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah lembaga survei telah memublikasikan hasil hitung cepat perolehan suara pilpres 2019.

Hingga Rabu (17/3/2019) petang, paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul sementara dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam hasil hitung cepat.

Di tengah munculnya hasil hitung cepat itu, beredar kabar bahwa lembaga survei tersebut sengaja dikerahkan untuk memenangkan Jokowi.

Hal ini sebagaimana diunggah oleh akun twitter @IreneViena pada 17 April 2019.

Akun ini mengungggah gambar tangkapan layar berita Liputan6.com dengan judul artikel 'Jokowi Kumpulkan Pengamat Politik dan Lembaga Survei di Istana'.

"Darimana datangnya hasil Pilpres QC 2019?

Dari sini !," tulis @IreneViena.

Benarkah lembaga survei sengaja dikerahkan untuk memenangkan Jokowi?

Dari penelusuran, kabar tersebut ternyata tidak benar. Dalam gambar tangkapan layar yang diunggah @IreneViena, memang benar Jokowi mengundang pengamat politik dan peneliti dari sejumlah lembaga survei.

Namun bukan untuk memenangkan Jokowi dalam hitung cepat pilpres 2019, demikian seperti dikutip dari artikel Liputan6.com berjudul Jokowi Kumpulkan Pengamat Politik dan Lembaga Survei di Istana.

Liputan6.com, Jakarta- Pengamat politik hingga pengelola lembaga survei bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Negara.

"(Pertemuan tadi) Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior (mengenai) apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

"Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa," sambung dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini menambahkan dia menyampaikan tiga hal kepada Jokowi. Pertama terkait dengan perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua tentang hak dipilih mantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

"Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu," lanjut Titi.

Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, dalam pertemuan pengelola lembaga survei memberikan pelbagai masukan kepada Jokowi. Ada yang memberikan masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, ada juga persoalan partai politik.

Qodari memastikan, tidak ada pembahasan mengenai elektabilitas Jokowi jelang Pilpres selama pertemuan.

"Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada," pungkasnya.

Kabar tentang dugaan pengerahan lembaga survei untuk memenangkan Jokowi dalam hasil hitung cepat tidak disertai bukti sahih. 

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.