Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian Jadi Ancaman Serius Jelang Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Serangan siber sosial, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital, merupakan ancaman yang serius untuk diantisipasi. Apalagi menjelang Pemilu 2024.

Untuk itu diperlukan pemahaman literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat agar mampu membedakan berita yang benar dengan hoaks.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria menjelaskan, dari pemerintah dan negara sendiri sudah menyelenggarakan berbagai upaya kegiatan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman dalam masyarakat. Bentuknya bisa berupa seminar, workshop, ataupun diskusi, terutama bagaimana cara menghadapi hoaks.

Dalam kegiatan ini Kominfo berkoordinasi dengan masyarakat serta komunitas-komunitas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.

Kominfo juga bekerja sama dengan akademisi, para pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok pemeriksa fakta di beberapa media untuk mencoba mengungkap hoaks dan menempatkan verifikasi sebagai bentuk pre-release bahwa satu informasi tersebut adalah hoaks.

Kominfo pun meminta platform digital untuk menghapus konten yang mengandung informasi yang menipu dan misinformasi dalam kontennya.

Sementara untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, Kominfo juga memiliki program khusus melalui kegiatan literasi digital khususnya dan menyelenggarakan berbagai workshop yang bervariasi di setiap daerah.

“Ini menjadi tantangan tersendiri, karena akses yang tidak semudah di daerah lain mengakibatkan mereka (daerah terpencil) kesulitan melakukan check dan re-check jika terpapar hoaks. Kita berharap pengenalan-pengenalan terhadap hoaks ini bisa dideteksi sejak awal oleh pengguna internet khususnya,” ujar Wamen Kominfo, Nezar Patria, dalam Virtual Class Cek Fakta bertema "Merdeka dari Hoaks, Bukan Hal Mustahil" yang digelar Liputan6.com, di Hari Kemerdekaan, 17 Agustus lalu.

Wamen Nezar juga menyebut aturan publisher right yang terus digodok, tidak hanya mengatur sustainability media dan juga berkaitan dengan quality journalism (jurnalisme yang berkualitas), melainkan juga bisa ikut mencegah penyebaran konten misinformasi dan hoaks.

Quality journalism adalah satu produk jurnalistik yang baik secara skill, perbuatannya, mempunyai standart yang tinggi dan memenuhi kode etik.

“Ini gabungan antara skill dan kode etik, itulah kita sebut quality journalism,” tegasnya.

Kominfo mengharapkan semua media mampu memenuhi standar keterampilan, mereka harus tahu bagaimana bekerja dengan konten jurnalistik secara profesional dan kemudian menghormati kode etik.

Tak hanya itu, pemerintah mencoba mendengar kedua belah pihak baik dari content creator atau publisher dengan platform digital. “Kita coba cari satu titik temu, bagaimana platform ini bisa mendorong distribusi konten jurnalisme yang berkualitas,” kata Nezar.

Nezar mengatakan ada dua hal untuk itu, pertama memastikan disability content yang berkualitas di dalam mesin pencarian. Kedua, memastikan konten tersebut dari perusahaan media bisa mendapatkan manfaat terutama yang mengedepankan jurnalisme berkualitas, ini menjadi harapan komunitas media terhadap platform digital.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.