Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta Isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah media massa. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, termasuk dari Ibu Sri Mulyani sendiri.

Beredar kabar bahwa beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu dan bahkan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin, untuk melaporkan kinerja APBN.

Dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025), selepas bertemu Presiden, Sri Mulyani juga sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebut dia berencana mundur sebagai menteri keuangan.

Sri Mulyani, saat mendengar pertanyaan itu, hanya tersenyum lebar, dan memilih tak menjawab

Sebelumnya, Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

“Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden Rabu malam kemarin. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

"Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, bendahara negara ini mengungkapkan bahwa penundaan merupakan langkah yang diambil agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN.

"Ini semua Kita pertimbangkan untuk kita menunggu data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi," jelas Sri Mulyani.