Hari Anak Sedunia 2023, Bagaimana Nasib Anak-Anak di Palestina?

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tahunnya pada tanggal 20 November, dunia bersatu untuk merayakan Hari Anak Sedunia, hari yang didedikasikan untuk mengakui hak, kesejahteraan, dan potensi setiap anak. 

Tema Hari Anak Sedunia 2023 sendiri adalah ‘Untuk Setiap Anak, Setiap Hak!’ Hari ini menjadi pengingat yang kuat akan komitmen teguh untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, diberi kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. 

Tak hanya itu, peringatan ini juga untuk merayakan pencapaian anak-anak, untuk mengadvokasi hak-hak mereka, dan untuk menegaskan kembali tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka. 

Ya, setiap anak di seluruh dunia memiliki hak untuk bisa hidup dengan sejahtera dan dapat mewujudkan cita-citanya. Namun bagaimana dengan anak-anak Palestina? 

Dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 6 November 2023, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa “Gaza telah menjadi kuburan bagi anak-anak.” 

Meskipun pernyataannya tersebut langsung menarik perhatian media dunia, namun komentar tersebut seolah masih berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya anak-anak Palestina dapat. 

Dilansir dari Aljazeera, Senin (20/11/2023), selama 40 hari terakhir, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 5.000 anak di Gaza, dengan tambahan 1.800 anak hilang di bawah reruntuhan bangunan yang hancur, sebagian besar dari mereka diperkirakan tewas.

Itu berarti lebih dari 6.800 anak-anak Palestina terbunuh dalam jangka waktu 40 hari yang berarti lebih dari 170 anak terbunuh setiap hari. Di Tepi Barat, pasukan Israel telah membunuh 54 anak-anak Palestina sejak 7 Oktober lalu, menurut dokumentasi yang dikumpulkan oleh Defense for Children International–Palestine (DCIP). 

Jumlah ini termasuk 38 anak-anak Palestina yang terbunuh pada bulan Oktober saja, jumlah tertinggi anak-anak Palestina yang terbunuh dalam satu bulan sejak pendudukan militer Israel di Tepi Barat dimulai pada tahun 1967.

Seperti serangan militer Israel sebelumnya di Gaza, serangan Israel yang diselidiki DCIP sangat tidak pandang bulu dan tidak proporsional.

Tentara Israel telah menargetkan warga sipil dan infrastruktur di wilayah sipil padat penduduk dengan senjata peledak dengan jangkauan luas. Dengan kata lain, setiap bom yang dijatuhkan tentara Israel di Gaza berpotensi merupakan kejahatan perang.

Diketahui bahwa pasukan Israel membunuh lebih banyak anak-anak pada bulan pertama perang dibandingkan yang dilakukan aktor negara dan non-negara dalam konflik bersenjata lainnya selama dua tahun terakhir, menurut laporan tahunan Sekjen PBB sendiri.

Hampir 50 persen dari 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Populasi yang sangat muda ini telah mengalami pengepungan Israel selama 16 tahun. Anak-anak Palestina telah berulang kali menghadapi serangan militer Israel di mana serangan langsung, tanpa pandang bulu, dan tidak proporsional terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil serta impunitas sistemik telah menjadi hal yang biasa.

Guterres sendiri mengetahui bahwa jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat secara dramatis karena pemerintah Israel telah memutus akses terhadap makanan, air, listrik, pasokan medis, dan bahan bakar bagi warga Palestina di Gaza. 

Sementara itu, di antara masyarakat di Gaza diperkirakan terdapat 50.000 wanita hamil. Artinya, rata-rata ada 160 proses persalinan yang dilakukan setiap hari. Wanita hamil pun kesulitan mengakses layanan kesehatan penting karena sistem pelayanan kesehatan telah runtuh. 

Orang-orang dalam masa pasca-persalinan dan bayi di unit neonatal berada pada risiko besar karena kekurangan bahan bakar karena pemerintah Israel telah melarang masuknya bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan generator guna menjalankan peralatan kesehatan.

Di sisi lain, korban selamat dari pemboman Israel menghadapi meningkatnya kerawanan pangan dan kekurangan air bersih, yang menyebabkan perempuan hamil dan anak-anak sangat berisiko terkena penyakit, kekurangan gizi, dan komplikasi kesehatan.

Organisasi kemanusiaan Inggris Oxfam telah menyatakan bahwa, karena penolakan total pemerintah Israel terhadap akses kemanusiaan, kelaparan digunakan sebagai senjata perang terhadap warga sipil di Gaza.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat bahwa kondisinya tidak manusiawi dan terus memburuk seiring berjalannya waktu bagi lebih dari 717.000 pengungsi internal yang berlindung di 149 fasilitas UNRWA.

Para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menolak seruan dan tekanan untuk gencatan senjata di Gaza. Sebaliknya, pasukan Israel justru mengintensifkan serangan tanpa pandang bulu dan langsung terhadap bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil termasuk rumah sakit, sekolah, toko roti, dan panel surya.

Ketika para pejabat Israel tampaknya tidak terpengaruh dalam upaya mereka untuk mengurangi populasi Gaza dan menciptakan kondisi yang menghilangkan kehidupan warga Palestina, para pemimpin dunia menunjukkan, hari demi hari, bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri pemboman secara paksa dan malah secara aktif mendukung serangan gencar Israel.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, baru-baru ini menyetujui kesepakatan senilai $320 juta dengan Israel untuk pembelian bom presisi Amerika Serikat dan mengizinkan penjualan ribuan senapan serbu kepada pihak berwenang Israel. 

Jumlah ini belum termasuk dana darurat sebesar $14 miliar untuk Israel yang diminta oleh Kongres AS. Penjualan senjata dan pendanaan ini membuat AS semakin terlibat dalam kekejaman massal yang dilakukan tentara Israel di Gaza.

Selama beberapa dekade, komunitas internasional telah mendukung dan membenarkan kejahatan perang Israel dan pengingkaran hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dengan memprioritaskan keamanan rakyat Israel dengan mengorbankan nyawa orang Palestina. 

Anak-anak Palestina menanggung beban terbesar dari keterlibatan tersebut dan kegagalan mekanisme hukum, perlindungan, dan akuntabilitas internasional.

Belum lagi sekolah-sekolah dan sarana pendidikan di Palestina khususnya di Gaza telah banyak yang hancur. Sekitar 9 hingga 10 ruang kelas siswa dimusnahkan setiap hari akibat pemboman intensif tentara Israel terhadap bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil di Gaza.

Para pemimpin dunia nampaknya perlu mengindahkan seruan Sekjen PBB untuk segera melakukan gencatan senjata dan membantu mengakhiri pembantaian anak-anak Palestina.