Kantor PU Tigaraksa Sering Melompong, Kenapa Ya?

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, perlu mengangkat pegawai baru Dinas Tata Ruang yang berada di bawah kepemimpinannya.

oleh Liputan6 diperbarui 31 Jan 2014, 11:20 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2014, 11:20 WIB
140131apu.jpg
Citizen6, Tangerang: Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, perlu mengangkat pegawai baru Dinas Tata Ruang yang berada di bawah kepemimpinannya. Pasalnya, meskipun memiliki kantor tersendiri di lantai 2 Gedung Pekerjaan Umum Pusat Pemerintahan Kabupaten di Tigaraksa, namun kantor tersebut jarang berpenghuni.

Seperti yang terjadi pada Kamis 30 Januari 2014 tepat pukul 14.00 WIB, pelayanan di kantor yang mengurusi penataan wilayah ini bisa dikatakan sepi penghuni. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak menemukan jajaran birokrasi yang seharusnya bekerja maksimal dan berkinerja bagus pada kantornya.

Keadaan kantor ditemukan dalam keadaan senyap melompong. Hanya staf administrasi dan office boy saja yang setia menunggu di kantor, sedangkan para pejabat instansi tersebut tidak telihat sosoknya. Akibatnya, dari kedua pegawai yang ada tidak didapat informasi tentang pengurusan ketataruangan wilayah.

"Semuanya sedang bertugas di luar," terang seseorang yang mengaku bernama Deden.

Aktivis pemerhati kinerja birokrasi 'LSM Cakar Nusantara' yang ditemui disaat yang sama di komplek Pemkab Tigaraksa menyayangkan kinerja birokrasi seperti ini. Ia  mengakui, sepinya kantor Dinas Tata Ruang sebagai sesuatu hal yang kerap terjadi. Menurutnya, tidak adanya pelayanan diduga terjadi karena minimnya pengawasan melekat dari Bupati Tangerang, meskipun telah membuat peraturan ketat penggunaan, mesin absensi otomatis (finger find).

"Sesuai jam kerja, seharusnya para pegawai bekerja mulai jam 08.00-12.00 WIB dan dilanjutkan setelah pukul 13.00-16.00 WIB. Namun kenyataannya pegawai Dinas Tata Ruang mulai Kepala Dinas hingga bawahannya sulit ditemukan pada setiap hari kerja. Kalau tidak dikabarkan sedang sakit atau cuti, sedang bertugas di luar-lah alasannya," tutur Ridwan.

Ridwan mengatakan, bobroknya pelayanan Dinas Tata Ruang tersebut telah berlangsung lama. Kurang ketatnya pemantauan pada kinerja pelayanan disebut-sebut karena Kepala Dinas Tata Ruang, Nono, juga banyak menghabiskan waktunya mendampingi Bupati dan bukan berada di kantornya.

"Seharusnya mereka secara maksimal memberikan pelayanan di kantor, bukan seperti dugaan banyak orang malah berada melayani masyarakat di luaran, sehingga keperluan masyarakat dapat terlayani dengan sebaiknya. Kalau banyak berada di luar apa gunanya ada kantor," tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Ridwan pun secara bercanda mengemukakan pendapatnya.

"Jika lebih banyak pegawai yang bekerja di luar, sudah saatnya Bupati Tangerang mengangkat pegawai yang baru agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Terlebih agar kantor pemerintahan tidak lagi seperti tempat siluman," candanya. (mar)

Penulis:
Edy Syahputra Tanjung
Tangerang, esyahputratanjxxx@gmail.com

Baca juga:
Buruknya Pelayanan Publik di Indonesia
Tingkatkan Kinerja, KKP Terapkan Balanced Scorecard
Membuka Pelayanan Publik Via Jurnalisme Warga

Disclaimer:

Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.

Anda juga bisa mengirimkan link postingan terbaru blog Anda atau artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, kesehatan, keuangan, wisata, kuliner, gaya hidup, sosial media, dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

Mulai 7 Januari sampai 7 Februari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Warga Mengadu". Ada hadiah dari Liputan6.com dan Dyslexis Cloth bagi 6 artikel terpilih. Caranya bisa disimak di sini.




Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya