Dubai Bentuk Otoritas Regulasi dan Lisensi untuk Awasi Aset Virtual

Liputan6.com, Jakarta - Bertujuan untuk menjadi "pemain utama" secara global dalam aset digital, penguasa Dubai mengumumkan pembentukan Otoritas Pengatur Aset Virtual Dubai (VARA).

"Masa depan adalah milik siapa pun yang merancangnya. Hari ini, melalui undang-undang aset virtual, kami berusaha untuk berpartisipasi dalam desain sektor global yang baru dan berkembang pesat ini,” cuit Perdana Menteri Uni Emirate Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dikutip dari CoinDesk, Minggu (20/3/2022). 

Perdana Menteri itu lebih lanjut menjelaskan nantinya tugas otoritas independen tersebut adalah mengawasi perkembangan lingkungan bisnis terbaik di dunia untuk aset virtual dalam hal regulasi, perizinan, tata kelola, dan sejalan dengan sistem keuangan lokal dan global.

Undang-undang tersebut akan bekerja untuk mengembangkan dan menetapkan posisi UEA dan Dubai sebagai pemain penting dalam mengarahkan masa depan aset virtual secara global.

Emirat Dubai adalah salah satu dari tujuh emirat yang membentuk negara Uni Emirat Arab (UEA). Emirat lain, Abu Dhabi, juga agresif dalam tujuannya untuk menjadi pusat kripto.

Otoritas Sekuritas dan Komoditas UEA mengeluarkan pernyataan pada Selasa waktu setempat yang mengatakan pihaknya hampir menerbitkan kerangka peraturan yang terkait dengan aset digital.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Komisi Pendidikan Literasi Keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat akan meluncurkan inisiatif yang berfokus pada menginformasikan publik tentang potensi risiko berinvestasi dalam cryptocurrency, seorang pejabat tinggi mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Materi pendidikan dan dorongan penjangkauan akan mencakup informasi tentang bagaimana cryptocurrency bekerja dan bagaimana mereka berbeda dari format pembayaran tradisional, kata Nellie Liang, wakil menteri keuangan untuk keuangan domestik.

Liang mengatakan kripto dapat menawarkan manfaat potensial, seperti meningkatkan inklusi keuangan dan pembayaran lintas batas.

“Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendidik “tanpa mencoba membasmi teknologi baru dan inovasi baru,” kata Liang kepada Reuters, dikutip dari CoinDesk, ditulis Minggu, 20 Maret 2022.

Departemen pendidikan Departemen Keuangan mencakup 20 lembaga berbeda, termasuk Securities and Exchange Commission, yang diketuai, Gary Gensler. Gensler sebelumnya pernah menyebut kripto sebagai “Wild West.”

Maksud dari “Wild West” sendiri yaitu terdengar menjanjikan. Secara teori, siapa pun dapat meminjamkan dan meminjam uang digital dengan suku bunga kompetitif, tanpa melibatkan perantara. Investor terpikat oleh janji menghasilkan hingga dua digit persentase hasil penghematan dalam token digital tertentu.

Namun, dengan peretasan dan penipuan besar yang mengganggu ruang industri ini, regulator menjadi semakin khawatir tentang risiko kejahatan serta kerugian bagi konsumen.