Indonesia-UEA Sepakat Kebut Transisi Energi Bersih

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei, dalam rangkaian kunjungan ke Dubai menghadiri acara World Governments Summit 2025 pada hari Selasa (11/2/2025). Pertemuan ini membahas strategi percepatan transisi energi bersih serta penguatan digitalisasi industri guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam sektor industri, termasuk pemanfaatan robotika dan sistem produksi tanpa awak (unmanned production) yang telah diterapkan di beberapa sektor, seperti manufaktur dan pertambangan.

Indonesia sendiri telah mulai mengadopsi unmanned truck dalam operasi tambang, seperti yang dilakukan di Freeport, serta sistem produksi berbasis digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi.

Menteri Suhail menegaskan komitmen PEA untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi hijau di Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah rencana kerja sama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan energi dan membuka peluang ekspor listrik ke negara tetangga.

PEA juga menekankan pentingnya pembangunan Data Center, seiring dengan meningkatnya kebutuhan penempatan data di negara-negara besar seperti AS dan China.

Lebih lanjut, Menteri Suhail menyatakan kesiapan PEA menjadi mitra strategis bagi industrialisasi Indonesia, termasuk dalam mendukung pembentukan sistem power grid di ASEAN yang hingga kini belum terealisasi. UEA juga terbuka untuk berinvestasi di berbagai sektor dan mengundang lebih banyak pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan Indonesia.

“Kami sangat berminat untuk meningkatkan investasi dan siap mendukung Indonesia untuk menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi di sektor energi, digitalisasi, dan industrialisasi,” ujar Menteri Suhail.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi ke energi hijau, dengan menekankan perlunya skala proyek yang lebih besar. “Kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam skala Mega Watt (MW), tetapi sudah dalam Giga Watt (GW). Dengan energi yang cukup, kita bisa menciptakan berbagai peluang industri baru,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa Pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investasi yang mendukung transisi energi hijau serta mendukung tercapainya target penguatan pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis, dan Konsul Jenderal RI di Dubai Denny Lesmana. 

Indonesia berkomitmen kuat memerangi suap dan bergabung dengan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

Pemerintah melakukan aksesi OECD sebagai transformasi strategis yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam tata kelola Pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional.

"Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025) seperti dikutip dari keterangan resmi.

Kegiatan tersebut secara virtual juga dihadiri oleh Director OECD Nicole Pino.Saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law," kata Menko Airlangga.

Ia menambahkan,  ada dua cara, satu ratifikasi, dua melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting.

"Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” tutur Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia sendiri meneratapkan visi Indonesia Emas, menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar.

“Sebetulnya secara PPP, Purchasing Power Parity hari ini, dari laporan yang disampaikan oleh IMF, Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam sepuluh besar, yaitu Indonesia nomor 8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu USD4,8 triliun. Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16,"  kata Airlangga.

Airlangga berharap Indonesia dapat meningkatkan GDP di atas USD 12.000 pada 2030.

"Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati USD 5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD," ujar Menko Airlangga.