Senator AS Minta Regulator Atasi Bahaya Industri Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Senator AS Sherrod Brown (D-Ohio) mengirimkan surat kepada pimpinan Departemen Keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), menyerukan agar mengatasi bahaya industri kripto.

Dia berpendapat industri ini tidak akan mengawasi dirinya sendiri. Senator telah memuji tindakan keras penegakan SEC terhadap kripto dalam sidang Senat awal pekan ini. 

“Saya meminta lembaga Anda menilai otoritas mereka dan mengevaluasi bagaimana kami dapat membangun batasan pengungkapan yang ada untuk secara efektif menargetkan kekurangan yang kami amati dalam token aset digital dan platform aset digital,” tulis Brown dalam suratnya, dikutip dari CoinDesk, Jumat (15/9/2023).

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat AS telah menyetujui rancangan undang-undang kripto yang penting untuk pemungutan suara dasar. 

Industri kripto dan regulator sangat mendorong anggota parlemen untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan produk dan aset uniknya. Kata-kata Brown menunjukkan perlunya peraturan baru, meskipun Kongres belum memberikan peta jalan untuk memandu lembaga-lembaga tersebut dalam menyusun peraturan tersebut. 

Dengan catatan ini, Brown tidak secara eksplisit menyarankan undang-undang apapun yang ia dukung, hanya saja menurutnya Kongres dapat berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan warga Amerika.

Sementara itu, ketua SEC, Gary Gensler telah menjalankan keyakinannya undang-undang sekuritas yang ada mengatur kripto, sehingga hampir setiap bisnis mata uang kripto tidak patuh dan rentan terhadap tim penegakan hukum lembaganya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, perusahaan analisis blockchain Chainalysis merilis indeks adopsi kripto global tahunan keempat yang berasal dari laporan Geography of Cryptocurrency 2023.

Chainalysis menggabungkan data on-chain dan nyata untuk mengukur negara mana yang memimpin dunia dalam adopsi kripto. Ada 154 negara yang menjadi sumber untuk evaluasi.

"Kami telah merancang indeks adopsi kripto global untuk mengidentifikasi negara-negara di mana sebagian besar penduduknya investasikan sebagian besar kekayaan mereka dalam kripto,” demikian mengutip dari Bitcoin, Kamis (14/9/2023).

Selain itu, perusahaan merinci indeks adopsi kripto global terdiri dari lima sub-indeks yang menambahkan masing-masing sub indeks tersebut didasarkan pada penggunaan berbagai jenis layanan kripto di suatu negara.

Menurut indeks tersebut, India menempati peringkat pertama secara keseluruhan. Kemudian diikuti Nigeria, Vietnam, Amerika Serikat, Ukraina, Filipina dan Indonesia.

“Dari kesimpulan utama yang dapat diambil dari sini adalah kawasan Asia Tengah dan Selatan serta Oseania (CSAO) mendominasi posisi teratas indeks, dengan enam dari 10 negara teratas berada di kawasan tersebut,”

Di tengah adopsi kripto di seluruh dunia sedang menurun, Chainalysis menunjukkan banyak negara teratas dalam indeks adopsi kripto global berada dalam kategori pendapatan menengah dan bawah dengan pendapatan per kapita berkisar USD 1.086-USD 4.255.

"Secara keseluruhan, negara pendapatan menangah dan bawah telah mengalami pemulihan terbesar dalam adopsi kripto selama setahun terakhir,”

Dalam indeks adopsi kripto glonal Chainalysis pada 2022, Vietnam menempati peringkat pertama, diikuti Filipina, Ukraina, India, Amerika Serikat, Pakistan dan Brazil.

Sebelumnya, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Gary Gensler bersaksi di depan Komite Perbankan Senat, menyatakan bahwa kripto adalah bidang yang penuh dengan penipuan, penyalahgunaan, dan pelanggaran.

Dia juga menyatakan bahwa regulator sekuritas masih meninjau permohonan dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin (ETF).

Melansir Bitcoin, Gary Gensler angkat bicara soal cryptocurrency selama kesaksiannya di hadapan Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan pada Selasa.

Mengulangi pandangannya bahwa sebagian besar token kripto adalah sekuritas, Gensler mengatakan kepada anggota parlemen soal perantara kripto juga harus mematuhi undang-undang sekuritas.

“Tanpa berprasangka buruk pada satu token pun, sebagian besar token kripto kemungkinan besar memenuhi uji kontrak investasi. Mengingat sebagian besar token kripto tunduk pada undang-undang sekuritas, maka sebagian besar perantara kripto juga harus mematuhi undang-undang sekuritas," ujar dia.

Dia mengaku, pihaknya telah berkecimpung di bidang keuangan selama 44 tahun sekarang dan belum pernah melihat bidang yang penuh dengan pelanggaran. Hanya saja kripto ini menakutkan.

"Saat ini, sayangnya, terdapat ketidakpatuhan yang signifikan dan ini adalah bidang yang penuh dengan penipuan, penyalahgunaan, dan pelanggaran," kata dia.

Senator Bill Hagerty (R-TN) bertanya kepada Gensler selama sidang apa yang perlu dilihat SEC dari emiten untuk menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin (ETF) menyusul keputusan pengadilan baru-baru ini yang mendukung Grayscale Investments.

Pengadilan menemukan bahwa penolakan regulator sekuritas terhadap aplikasi ETF bitcoin spot Grayscale adalah “sewenang-wenang dan berubah-ubah.”

"Kami masih meninjau keputusan itu. Kami memiliki banyak pengajuan seputar produk yang diperdagangkan di bursa bitcoin, jadi bukan hanya produk yang Anda sebutkan saja, tetapi juga beberapa produk lainnya. Kami sedang meninjaunya dan saya menantikan rekomendasi staf," kata Ketua SEC.