Perusahaan Kripto Tether Terapkan Kebijakan Pembekuan Stablecoin Baru

Liputan6.com, Jakarta - Tether, perusahaan stablecoin terkemuka di industri kripto, telah mengumumkan inisiatif baru yang signifikan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan ekosistem aset kripto. 

Perusahaan tersebut mengumumkan akhir pekan ini langkah baru-baru akan ditetapkan untuk secara sukarela membekukan dompet penambat yang terkait dengan Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN) dari Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC).

Ini menandai langkah proaktif menuju pemberantasan kegiatan terlarang oleh Tether.  CEO Tether, Paolo Ardoino menekankan sifat strategis dari keputusan ini. Menurutnya, Keputusan strategis ini sejalan dengan komitmen teguh Tether untuk mempertahankan standar keselamatan tertinggi bagi ekosistem global. 

"Dengan melakukan pembekuan alamat dompet secara sukarela pada penambahan baru pada Daftar SDN dan membekukan alamat yang ditambahkan sebelumnya, kami akan dapat lebih memperkuat penggunaan positif teknologi stablecoin dan mempromosikan ekosistem stablecoin yang lebih aman bagi semua pengguna,” kata Ardoino, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (14/12/2023).

Sejarah pembekuan USDT Tether bukanlah hal baru. Sebelumnya, perusahaan telah memasukkan sejumlah alamat yang terlibat dalam transaksi mencurigakan ke dalam daftar hitam. 

Tindakan ini termasuk membekukan lebih dari 30 alamat USDT yang memindahkan miliaran dolar, seperti yang dilaporkan oleh perusahaan intelijen blockchain Chainargos. 

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan Tether dengan penegak hukum, termasuk Departemen Kehakiman AS (DOJ), untuk memerangi aktivitas ilegal.

Pembekuan USDT Terbesar

Dalam satu contoh penting, Tether secara sukarela membekukan USD 225 juta USDT  atau setara Rp 3,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.573 per dolar AS) yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara. 

Tindakan ini, yang disebut-sebut sebagai pembekuan USDT terbesar yang pernah ada, menunjukkan peran aktif perusahaan dalam mencegah penyalahgunaan mata uangnya. Selain itu, Tether menyita aset senilai USD 9 juta atau setara Rp 140,1 miliar yang dicuri dalam penipuan pemotongan babi, bekerja sama dengan DOJ dan Dinas Rahasia AS.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Selasa mengumumkan penyitaan kripto tether senilai hampir USD 9 juta atau setara Rp 140,7 miliar (asumsi kurs Rp 15.555 per dolar AS). Tether adalah mata uang kripto yang nilainya dipatok ke dolar AS.

Pejabat Asisten Jaksa Agung, Nicole Argentieri dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menjelaskan para penipu ini menargetkan investor reguler melalui situs web yang menipu, dengan secara keliru mengklaim investasi mereka menghasilkan keuntungan. 

“Sebenarnya para pelaku kriminal internasional ini hanya mencuri mata uang kripto dan tidak memberikan apa-apa kepada korbannya,” kata Argentieri, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (24/11/2023). 

Argentieri menjelaskan dana yang disita ini dilacak ke alamat mata uang kripto yang diduga terkait dengan sebuah organisasi yang mengeksploitasi lebih dari 70 korban melalui penipuan percintaan dan penipuan kepercayaan mata uang kripto, yang secara luas dikenal sebagai modus pig butchering atau penyembelihan babi.

“Departemen berharap pemulihan aset ini akan membawa penyelesaian dan rasa keadilan bagi lebih dari 70 korban yang terkena dampak serangkaian penipuan ini.” jelas Argentieri.

Dokumen pengadilan mengungkapkan penjahat berkolaborasi untuk meyakinkan korban agar menyimpan mata uang kripto dengan secara salah menggambarkan transaksi tersebut sebagai investasi dengan perusahaan dan bursa mata uang kripto terkemuka. 

Minggu ini, Tether mengumumkan mereka secara sukarela membekukan USD 225 juta atau setara Rp 3,4 triliun dalam USDT sehubungan dengan investigasi DOJ terkait dengan skema kripto pemotongan babi. Tether menyebutnya sebagai pembekuan USDT terbesar yang pernah ada dalam sejarah.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan kripto Tether mengatakan pada Senin, 20 November 2023 telah membekukan cryptocurrency senilai USD 225 juta atau setara Rp 3,4 triliun yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara.

“Dinas Rahasia AS meminta Tether untuk membekukan token tersebut selama upaya investigasi selama berbulan-bulan oleh Tether dan bursa kripto OKX,” kata Tether dalam sebuah posting blog, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (24/11/2023). 

Tether dan OKX berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam penyelidikan ini, kata Tether tanpa menjelaskan lebih lanjut. Juru bicara DOJ tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tether menjelaskan, token kripto tersebut terkait dengan sindikat perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas penipuan asmara “penyembelihan babi” global.

Modus pig butchering atau "penyembelihan babi" biasanya mengacu pada kejadian ketika penipu membangun kepercayaan korbannya melalui media sosial, aplikasi perpesanan, dan kencan, lalu menekan mereka untuk berinvestasi dalam kripto palsu atau skema perdagangan online.

Tether tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang grup tersebut atau bagaimana mereka menggunakan cryptocurrency. Tether mengatakan ini adalah pembekuan token terbesar yang pernah ada.

Ratusan ribu orang diperdagangkan oleh geng kriminal dan dipaksa bekerja di pusat penipuan dan operasi online ilegal lainnya di Asia Tenggara, menurut laporan PBB pada Agustus 2023.

Tether adalah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS. Ada token tether senilai USD 87,9 miliar atau setara Rp 1.352 triliun yang beredar, menjadikannya mata uang kripto terbesar ketiga setelah bitcoin dan eter, menurut data CoinGecko.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) kembali menggugat bursa mata uang kripto Kraken untuk kedua kalinya pada 2023. SEC menuduh platform perdagangan kripto beroperasi sebagai bursa sekuritas, pialang, dealer, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar. 

Gugatan yang pertama terjadi pada Februari 2023 terkait program staking bursa kripto. Kraken setuju untuk membayar USD 30 juta atau setara Rp 469,6 miliar (asumsi kurs Rp 15.654 per dolar AS) untuk menyelesaikannya.

Dalam gugatannya yang diajukan pada Senin, SEC menuduh setidaknya sejak September 2018 Kraken menjalin layanan tradisional bursa, pialang, dealer, dan lembaga kliring tanpa mendaftarkan fungsi apa pun, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Selain itu, SEC menuduh Praktik bisnis Kraken, kurangnya pengendalian internal, dan praktik pencatatan yang buruk menimbulkan berbagai risiko bagi pelanggannya.

SEC lebih lanjut mengklaim Kraken mencampurkan uang pelanggannya dengan uangnya sendiri, termasuk membayar biaya operasional langsung dari rekening yang menyimpan uang tunai pelanggan. Selain itu, pengawas menuduh Kraken mencatatkan sekuritas kripto.

Kraken Bakal MelawanKraken tidak setuju dengan klaim regulator sekuritas, dan bersikeras pihaknya tidak mencatatkan sekuritas, dan berencana untuk mempertahankan posisi dengan penuh semangat.

Keluhan terhadap Kraken menyatakan tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi pasar, tidak ada kerugian pelanggan karena peretasan atau gangguan keamanan, dan tidak ada pelanggaran kewajiban fidusia.

CEO Kraken Dave Ripley memposting di platform media sosial X, mengatakan pihaknya sangat tidak setuju dengan klaim SEC 

“Kami berpegang teguh pada pandangan kami bahwa tidak mencatatkan sekuritas, dan berencana untuk mempertahankan posisi kami dengan penuh semangat,” kata Kraken, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (24/11/2023).

Sebelumnya SEC berpendapat Kraken harus masuk dan mendaftar ke agensi tersebut, ketika tidak ada jalur yang jelas untuk pendaftaran.