Binance Kucurkan Dana Rp 67 Triliun untuk Kesepakatan dengan Hakim AS

Liputan6.com, Jakarta - Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan internasional, akan mengucurkan USD 4,3 miliar atau setara Rp 67 triliun setelah persetujuan perjanjian pembelaannya dengan Hakim AS, Richard Jones. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (26/2/2024), penyelesaian ini termasuk yang terberat dalam sejarah hukum. Sebelumnya, jaksa telah mendesak pengadilan AS untuk mendukung denda yang dikenakan terhadap pertukaran mata uang kripto. 

Selain denda yang besar, Binance menyetujui pengawasan oleh monitor eksternal, dan pendirinya Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai CZ, diberi mandat untuk mengundurkan diri. 

Richard Teng, Kepala Pasar Regional Global Binance, ditunjuk sebagai CEO Wakil hukum Binance. Pengacara juga menyoroti kebanggaan perusahaan atas peningkatan kepatuhan yang telah diterapkan. 

CZ siap untuk dijatuhi hukuman pada April dan menghadapi hukuman sekitar 18 bulan penjara. Meskipun ada upaya untuk mendapatkan izin meninggalkan AS sebelum dijatuhi hukuman, mantan CEO tersebut tetap ditahan di wilayah Amerika Serikat. Kesepakatan pembelaan Changpeng Zhao diterima oleh pengadilan pada Desember 2023.

Kasus Binance menjadi salah satu kasus terbesar untuk industri kripto pada akhir 2023. Kasus ini telah diselidiki sejak lama oleh beberapa regulator AS. 

SEC pada Juni mengajukan pengaduan perdata terhadap Binance dan pendirinya, Zhao, menuduh mereka menciptakan Binance.US sebagai bagian dari jaringan penipuan untuk menghindari undang-undang sekuritas yang bertujuan melindungi investor AS. 

CFTC pada Maret 2023 mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance, dengan tuduhan gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris. 

Binance menghadapi tiga tuntutan pidana karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS, tuduhan konspirasi dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, menurut catatan pengadilan.

Sedangkan Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Ini bagian dari kesepakatan luas yang dicapai perusahaannya dengan otoritas AS.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, sidang mantan CEO Binance, Changpeng Zhao ditunda menjadi 30 April 2024. Sebelumnya sidang dijadwalkan pada 23 Februari waktu Amerika Serikat, namun kini diundur.

Dilansir dari laman Bitcoin.com, Kamis (15/2/2024), sebelumnya pengadilan Federal Seattle tidak memberikan alasan mengenai penundaan sidang. Disisi lain, pengacara Changpeng Zhao, William Burck, dilaporkan menolak untuk mengomentari penundaan tersebut.

Diketahui, Zhao didakwa melakukan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat pada November 2021. Selain itu, perusahaan Binance miliknya telah setuju untuk membayar denda sebesar USD 4,3 miliar karena diduga melanggar peraturan anti pencucian uang dan sanksi.

Setelah pengakuan bersalahnya, Zhao kemudian mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Binance dan setuju untuk membayar denda sebesar USD 50 juta.

Adapun pada akhir Januari diketahui kuasa hukum Zhao mengajukan permohonan penundaan sidang untuk urusan kesehatan kliennya. Sebab Zhao harus melakukan rapat inap dan operasi ke Uni Emirat Arab (UEA)

Namun, ternyata Hakim dilaporkan menolak permintaan tersebut karena “kekayaan besar” Zhao membuatnya berisiko untuk melarikan diri.

Sementara itu, beberapa pengamat percaya bahwa penolakan pengadilan terhadap permintaan Zhao untuk melakukan perjalanan ke UEA sebelum hukuman dan penundaan menunjukkan bahwa mantan CEO Binance mungkin tidak dapat menghindari hukuman penjara.

Sebelumnya, jumlah kripto yang hilang pada blockchain Binance turun 85% pada 2023, menurut laporan terbaru oleh perusahaan keamanan CertiK, Hashdit, Ancilia dan Salus. 

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (24/1/2024). kerugian aset kripto dari jaringan turun dari USD 1,1 miliar atau setara Rp 17,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.687 per dolar AS) pada 2022 menjadi sekitar USD 161 juta atau setara Rp 2,5 triliun pada 2023.

Dalam laporan tersebut, perusahaan keamanan menyoroti kerugian yang terjadi pada BNB Chain terus meningkat sejak 2020, mencatat puncaknya pada 2022

Laporan tersebut juga mencatat peretasan dan penipuan yang dilakukan pada Rantai BNB mengalami penurunan dalam hal dana yang dicuri. Untuk peretasan, terjadi penurunan jumlah kerugian sebesar 91%, sedangkan penipuan mengalami penurunan sebesar 54% pada 2023.

Meskipun nilai yang dicuri turun, laporan tersebut menyoroti upaya peretasan dan penipuan meningkat pada 2023. Pada tahun tersebut terdapat 210 peretasan, peningkatan sebesar 96%, sementara terdapat upaya penipuan pada 2023, peningkatan sebesar 14% dibandingkan 2022.

Perwakilan dari Tim Pengembangan Inti Rantai BNB percaya pengurangan dana yang hilang di jaringan Rantai BNB dapat dikaitkan dengan peringatan cepat yang dihasilkan oleh organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) untuk memperingatkan komunitas akan potensi pelaku kejahatan.

Tim BNB Chain menjelaskan pada 2023, terdapat peningkatan jumlah “Alarm Merah”, yang menggunakan alat penyaringan risiko untuk memperingatkan anggota masyarakat tentang potensi risiko. 

Perwakilan tersebut menjelaskan perusahaan keamanan Hashdit mengirimkan sekitar 3.500 peringatan melalui alarm merah, dengan 330 peringatan diposting di X (sebelumnya Twitter) pada 2023.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan India mengumumkan pada Kamis, 28 Desember 2023 Unit Intelijen Keuangan India (FIU IND) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kepatuhan kepada sembilan penyedia layanan kripto luar negeri. 

Pemerintah India memasukkan penyedia layanan kripto ke dalam kerangka kerja Anti Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML-CFT) di negara tersebut pada Maret.

Sembilan penyedia layanan kripto yang menerima pemberitahuan adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex. 

“Direktur FIU IND telah menulis surat kepada Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi untuk memblokir URL entitas tersebut yang beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan Undang-Undang PML di India,” kata Kementerian Keuangan India, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (31/12/2023).

Semua penyedia layanan kripto yang beroperasi di India diharuskan mendaftar ke FIU IND sebagai entitas pelapor dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tahun 2002. 

“Kewajiban ini berbasis aktivitas dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India,” tegas Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan lebih lanjut menyampaikan 31 penyedia layanan kripto telah terdaftar di FIU IND hingga saat ini. Awal bulan ini, pemerintah India memberi Parlemen daftar 28 penyedia layanan kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan, termasuk Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr, dan Byteks.

Pertukaran mata uang kripto binance membekukan XRP senilai USD 4,2 juta atau setara Rp 66,1 miliar (asumsi kurs Rp 15.759 per dolar AS) dari peretasan senilai USD 112 juta atau setara Rp 1,7 triliun pada dompet pribadi salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen pada 31 Januari.

Dilansir dari Cointelegraph, Kamis (8/2/2024), dalam sebuah postingan di platform media sosial X, CEO Binance Richard Teng mengungkapkan bursa tersebut membekukan alamat pengeksploitasi dan berterima kasih kepada detektif on-chain ZachXBT dan tim Ripple atas koordinasi dan bantuan mereka.

Thomas Silkjaer, kepala analitik dan kepatuhan di XRP Ledger Foundation, menanggapi postingan Teng, mengklaim yayasanlah yang pertama kali menyelidiki masalah ini.

Ada spekulasi awal Ripple telah diretas, dengan beberapa berita mengklaim XRP oken sendiri telah diretas. Namun, Larsen kemudian mengungkapkan akun pribadinyalah yang disusupi, bukan Ripple sendiri.

Peretas di balik eksploitasi tersebut tidak menggunakan layanan pencampur kripto atau pertukaran terdesentralisasi untuk menyembunyikan identitas mereka. Baru-baru ini, sebagian besar pengeksploitasi telah berhenti menggunakan bursa terpusat untuk menghindari kemungkinan pembekuan dana.

ZachXBT kemudian mengungkapkan atribusi Ripple untuk akun yang terpengaruh telah ditandai di penjelajah blok XRP XRPScan dan Bithomp sebagai Ripple itu sendiri, sehingga menimbulkan kebingungan tentang peretasan tersebut.

Salah satu pendiri Ripple, Larsen, mengungkapkan bahwa beberapa akun XRP pribadinya telah disusupi dan 213 juta XRP dicuri. 

Larsen juga mengatakan Ripple sedang dalam pembicaraan dengan bursa kripto untuk membekukan alamat pengeksploitasi dan telah memberi tahu lembaga penegak hukum.

Menurut ZachXBT, pengeksploitasi menjaring 213 juta XRP senilai sekitar USD 112,5 juta atau setara Rp 1,7 triliun sebelum mencoba mencuci XRP melalui setidaknya enam bursa berbeda, termasuk MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX, HTX, dan HitBTC.

Meskipun Binance telah membekukan sebagian dana yang dicuri, bursa kripto lainnya, termasuk OKX dan Kraken, belum mengungkapkan apakah mereka telah mengidentifikasi atau membekukan dana apa pun yang terkait dengan peretasan tersebut.