Binance Digugat USD 81,5 Miliar oleh Nigeria, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Nigeria telah mengajukan gugatan hukum terhadap Binance, menuntut ganti rugi sebesar USD 81,5 miliar atau setara Rp 1.330 triliun (asumsi kurs Rp 16.330 per dolar AS). Jumlah ini terdiri dari USD 79,5 miliar atas dugaan kerugian ekonomi serta USD 2 miliar pajak yang belum dibayarkan.

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (20/2/2025), gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Federal Abuja dengan tuduhan bahwa Binance beroperasi di Nigeria tanpa izin resmi serta gagal memenuhi kewajiban pajak.

Langkah ini merupakan eskalasi terbaru dalam ketegangan antara Binance dan pemerintah Nigeria. Konflik tersebut bermula ketika pihak berwenang menuduh Binance berperan dalam melemahnya nilai mata uang lokal pada awal 2024.

Sebagai tanggapan, Nigeria tidak hanya memblokir akses ke Binance, tetapi juga berupaya menagih pajak dari perusahaan tersebut.

Pada 14 Juni 2024, pemerintah Nigeria sempat membatalkan tuduhan penggelapan pajak terhadap Binance serta dua eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla. Namun, perseteruan hukum masih berlanjut dengan tuntutan baru terkait pajak penghasilan.

Tuduhan Pajak dan Denda Tambahan

Menurut laporan The Guardian, Dinas Pendapatan Dalam Negeri Federal (FIRS) Nigeria kini menuntut Binance untuk membayar pajak penghasilan dari tahun 2022 dan 2023, termasuk denda tahunan sebesar 10% dari jumlah yang belum dibayarkan. Selain itu, Binance juga diminta membayar bunga sebesar 26,75% atas pajak yang tertunggak.

Dalam dokumen pendukung gugatan, Jimada Mohammed Yusuf, anggota tim investigasi, menyatakan bahwa Binance tidak merespons pemberitahuan pajak, yang kemudian memicu langkah hukum ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Gugatan ini diajukan hanya beberapa hari setelah Tigran Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan Binance yang sempat ditahan di Nigeria selama beberapa bulan, mengklaim tiga anggota parlemen Nigeria meminta suap.

Dalam keterangannya, ia membantah tuduhan bahwa Binance telah mentransfer USD 26 miliar ke luar negeri dan menegaskan bahwa para pejabat Nigeria meminta suap sebesar USD 150 juta.

Tuduhan ini memicu reaksi keras dari Menteri Informasi Nigeria, Mohammed Idris, yang membantah pernyataan Gambaryan dan menyebutnya sebagai kebohongan. Idris juga mengungkap bahwa pemerintah Nigeria menolak tawaran $5 juta dari Amerika Serikat untuk menjamin pembebasan Gambaryan.

Dengan berbagai tuduhan dan tuntutan yang terus berkembang, hubungan antara Binance dan Nigeria tampaknya semakin memanas.

Sebelumnya, CEO Binance, Richard Teng mengatakan 2024 menjadi tahun penting untuk industri kripto terutama bagi Binance. Hal ini berkat kejelasan peraturan yang semakin meningkat, adopsi yang lebih umum, dan peluncuran ETF Bitcoin Spot.

“Aset pelanggan di bursa mata uang kripto Binance telah tumbuh sebesar USD 42 miliar pada 2024 karena harga kripto melonjak,” kata Teng dalam sebuah wawancara pada Kamis, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (14/6/2024).

Teng menambahkan Binance telah mencapai 200 juta pengguna terdaftar bulan ini, meskipun Teng menolak menyebutkan berapa banyak dari mereka yang aktif berdagang di platform tersebut. Juru bicara perusahaan menambahkan pengguna aktif bulanan meningkat sebesar 12,5% dari Februari hingga Mei.

“Momentumnya terus menjadi sangat kuat, dan ini merupakan tanda yang sangat menggembirakan bagi kami. Selain institusi yang berpartisipasi, kami juga melihat ritel berpartisipasi di ruang kami sekarang,” jelas Teng.

Teng ditunjuk sebagai CEO Binance pada November 2023, menggantikan pendiri Binance Changpeng Zhao sebagai bagian dari penyelesaian dengan otoritas AS yang mencakup denda lebih dari USD 4 miliar.