Jelang Pemilu AS Donald Trump vs Kamala Harris, Mana yang Lebih Pro Kripto?

Liputan6.com, Jakarta Pemilu Amerika Serikat (AS) yang akan digelar pada November 2024 menjadi salah satu topik utama untuk industri kripto global, khususnya di AS. Lantas kandidat mana yang lebih menunjukkan dukungannya pada industri kripto? 

Regulasi kripto di AS saat ini masih terus berkembang, dan perkembangan lebih lanjut diharapkan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, berbagai lembaga pemerintah menggunakan beragam strategi untuk mengatur berbagai aspek industri, yang mencerminkan mandat dan tujuan unik mereka.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) adalah regulator utama sekuritas di AS dan, di bawah Ketua Gary Gensler, yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden, SEC berpendapat banyak mata uang kripto merupakan sekuritas dan karenanya tunduk pada undang-undang sekuritas federal.

Kemudian, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) adalah regulator utama kontrak berjangka dan opsi di AS. Komisi ini berpendapat mata uang kripto tertentu, seperti Bitcoin dan Ethereum, adalah komoditas karena sifatnya yang terdesentralisasi dan fakta aset tersebut tidak didukung oleh pemerintah atau otoritas pusat lainnya.

Pandangan Trump Terhadap Kripto

Mantan Presiden AS, yang kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden, Donald Trump jadi salah satu kandidat yang secara vokal mendukung industri kripto. 

Pada Mei, Trump menjadi calon presiden pertama yang menerima sumbangan dalam mata uang digital, dan pada Juni, ia mengadvokasi di Truth Social agar semua penambangan Bitcoin di masa mendatang dilakukan di AS.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (25/10/2024), Trump berbicara di Konferensi Bitcoin 2024 di Nashville pada 27 Juli 2024, menjanjikan peraturan yang bersahabat dan penciptaan cadangan Bitcoin yang strategis untuk AS. Draf undang-undang untuk mendukung cadangan Bitcoin diperkenalkan oleh Senator Cynthia Lummis (R-Wy) di acara tersebut setelah pidato Trump.

Trump juga berencana akan memecat ketua SEC saat ini yaitu Gary Gensler karena dianggap terlalu membingungkan investor, menghalangi inovasi, dan menyerang pelaku yang beritikad baik. Gensler selalu menindak perusahaan kripto yang menghambat inovasi industri kripto.

Calon presiden dari Partai Demokrat adalah Kamala Harris, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden di pemerintahan Biden. Terjadi peningkatan keterlibatan pemerintah dengan sektor kripto di bawah pemerintahan Biden. 

Dilansir dari Investing News, Biden telah dengan cermat menavigasi industri kripto, yang bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan konsumen dan pengawasan regulasi.

Pada Maret 2022, Biden menandatangani perintah eksekutif yang menguraikan strategi untuk menilai risiko dan manfaat mata uang kripto. Perintah tersebut berfokus pada enam bidang utama, termasuk perlindungan konsumen, inovasi yang bertanggung jawab, dan daya saing global.

Saat ini belum diketahui apakah pemerintahan Harris akan memberlakukan kebijakan kripto yang ditetapkan dalam proposal anggaran Biden tahun 2025, Namun, Demokrat kripto memiliki beberapa alasan untuk berharap akan pendekatan yang moderat di bawah Harris.

Harris belum lama ini mengungkapkan dukungannya untuk kripto dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Harris memiliki hubungan dengan industri teknologi sejak ia menjabat sebagai Jaksa Agung di California pada 2010-an, di mana ia berpengaruh dalam memfasilitasi kesepakatan tentang kebijakan privasi.

Pada awal Agustus, Harris juga secara terbuka didukung oleh anggota dewan platform kripto Uphold JP Thieriot, dan ia dilaporkan telah bertemu dengan pejabat industri dalam beberapa minggu menjelang acara daring pada 14 Agustus dari Demokrat kripto, Crypto4Harris, yang tidak memiliki hubungan dengan kampanye resmi.

Sejak itu, Harris telah menunjukkan dukungannya terhadap industri mata uang kripto di berbagai acara.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.