PLN Rusia Bakal Luncurkan Operasi Penambangan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan penyedia energi terbesar Rusia, Rosseti mengungkapkan akan meluncurkan operasi penambangan kripto di negara itu.

Mengutip Cryptonews, Selasa (28/1/2025) langkah ini memungkinkan pusat pasokan listrik di Rusia untuk bekerja sama dengan perusahaan penambangan Bitcoin.

Laporan kantor berita yang dikelola pemerintah Rusia, TASS mengatakan bahwa Rosseti siap memposisikan dirinya sebagai operator untuk menyelenggarakan infrastruktur penambangan kripto.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan besar bagi Rosseti, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir memburu penambang kripto ilegal.

Perusahaan listrik tersebut mengatakan ingin memfokuskan perhatiannya pada pusat pasokan listrik dengan prospek pemanfaatan yang rendah.

"Rosseti Group adalah perusahaan jaringan listrik terbesar di Rusia. Kami dapat bertindak sebagai operator yang mengoordinasikan penempatan infrastruktur penambangan kripto," katanya.

Perkembangan tersebut tampaknya mengonfirmasi laporan sebelumnya dari media Kommersant, yang pekan lalu mengklaim telah melihat surat yang dikirim ke Perdana Menteri Rusia dan kepala energi de facto Mikhail Mishustin dari kepala Rosseti Group Andrei Ryumin.

Ryumin dilaporkan ingin Mishustin memberikan izin resmi kepada Rosseti untuk mengoordinasikan penempatan pusat penambangan di wilayah Rusia.

Pejabat Rosseti menyatakan bahwa perusahaan itu juga tertarik mengembangkan penambangan kripto, karena akan memfasilitasi penggunaan kapasitas cadangan atau yang tidak digunakan.

Rosseti mengatakan bahwa "hal ini juga akan menambah beban pusat pasokan listrik dan meningkatkan pendapatan tarif perusahaan".

Perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka optimis penambangan kripto akan membantu mendorong perkembangan ekonomi Rusia, serta meningkatkan pendapatan pajak.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Selain itu, Rosetti juga mengatakan sedang membahas skema pemberian insentif kepada pusat listrik dengan tarif rendah agar beralih ke penambangan kripto. 

Perusahaan juga menyebut, bahwa afiliasinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan konsumsi listrik.

"Seluruh infrastruktur jaringan listrik kami memiliki peralatan switching dan peralatan lain yang akan membantu mengelola beban dari fasilitas penambangan (kripto)," kata juru bicara Rosseti.

Tahun lalu, perusahaan minyak dan gas yang dikelola pemerintah Rusia, Gazprom juga meluncurkan subsidi penambangan kripto. Perusahaan yang sama dilaporkan sedang membangun pusat penambangan Bitcoin (BTC) berkapasitas 5.000 rig di kota bersejarah Velikiy Novgorod.

Pemerintah Rusia melarang aktivitas penambangan mata uang kripto di 10 wilayah selama enam tahun ke depan. Keputusan ini diumumkan kantor berita pemerintah, Tass, dan menjadikan konsumsi energi yang tinggi sebagai alasan utama.

Mengutip Engadget, penambangan kripto memang dikenal rakus energi. Di Amerika Serikat, misalnya, aktivitas ini menyumbang hampir 2,5 persen dari total penggunaan energi negara.

Larangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlangsung hingga 15 Maret 2031. Dewan Menteri Rusia juga menyatakan kemungkinan penerapan larangan serupa di wilayah lain, terutama saat terjadi lonjakan permintaan energi.

Sebaliknya, larangan ini juga dapat dicabut sementara atau dimodifikasi di wilayah tertentu jika komisi pemerintah meninjau perubahan permintaan energi dan menganggapnya perlu.

Hubungan Rusia dengan penambangan kripto memang terbilang naik turun. Praktik ini baru sepenuhnya legal di Rusia sejak 1 November 2024.

Para penambang diwajibkan mendaftar ke Kementerian Pembangunan Digital dan konsumsi energi mereka terus dipantau. Larangan ini menandai langkah terbaru pemerintah Rusia dalam mengatur industri kripto di negara tersebut.

Negara tersebut melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2022, tetapi mengizinkan pembayaran lintas batas. Hal tersebut sebagian besar dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghindari sanksi setelah invasi Ukraina.