Pelayanan Sosial Disabilitas Perlu Menjangkau hingga ke Tingkat Daerah dan Keluarga Miskin

Pelayanan sosial pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi hal penting untuk dilakukan di kota maupun desa.

oleh Ade Nasihudin Al Ansori diperbarui 29 Sep 2022, 14:00 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2022, 14:00 WIB
Pelayanan Sosial Disabilitas Perlu Menjangkau Hingga ke Tingkat Daerah dan Keluarga Miskin
Ilustrasi Pelayanan Sosial Disabilitas Perlu Menjangkau Hingga ke Tingkat Daerah dan Keluarga Miskin. Foto: Pixabay.

Liputan6.com, Jakarta Pelayanan sosial pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi hal penting untuk dilakukan di kota maupun desa.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) anak disabilitas di daerah memiliki berbagai kesulitan dalam menjangkau layanan sosial.

Baik dari sisi sarana prasarana, kebijakan daerah, anggaran, hingga sumber daya manusia. Kenyataan ini semakin menguatkan pentingnya pemahaman edukasi, motivasi, dan informasi kepada masyarakat desa tentang perlunya deteksi dini dan penanganan dini pada anak-anak berkebutuhan khusus.

Masyarakat perlu tahu bahwa anak disabilitas perlu ditangani secara khusus. Salah satu yang perlu dilibatkan dalam edukasi masyarakat adalah tenaga-tenaga terapis wicara. Mereka dapat memberikan pembekalan dan penyuluhan secara luas dan melembaga.

Kolaborasi antara pelayanan sosial dengan pelayanan kesehatan sekaligus pendidikan adalah suatu keharusan sehingga masyarakat lebih tahu tentang cara penanganan ABK.

Pasalnya, Pusat Layanan Autisme, Sekolah Luar Biasa (SLB), Yayasan Disabilitas, Ruang Terapi Berbayar di Rumah Sakit, dan klinik kesehatan ternyata belum mampu menjangkau penduduk disabilitas yang tinggal di desa.

“Pusat layanan ini baru menjangkau wilayah terdekat dan itu pun dibatasi (variasi) layanannya dan sebagian berbayar. Bagaimana dengan si miskin nan jauh di sana,” mengutip keterangan pers Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Kamis (29/9/2022).

Konsep pelayanan sosial dalam kerangka program-program kesejahteraan sosial yang dituangkan di berbagai peraturan tidak terlepas dari tiga domain utama.

Ketiga domain ini adalah pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Sasaran Pelayanan Sosial

Ketiga domain tersebut memiliki sasaran yang tertuju kepada individu, keluarga, komunitas atau kelompok yang termarginalkan (residual).

Di kalangan pelayan, pelaku, penggerak, pegiat pekerjaan sosial di Indonesia, sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dimasukkan ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Istilah lainnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang masalah atau pemerlu pelayanan memerlukan pemenuhan hak-hak sosial dasar yang layak. Bantuan ini perlu mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kebutuhan pelayanan sosial bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

“Irisan pelayanan sosial dalam perlakuan dan keadilan bagi anak berkebutuhan khusus ini jangan hanya dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan saja.”

“Lebih dari itu pelayanan sosial bagi ABK selayaknya diarahkan kepada komitmen dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sosialnya. Ini termasuk layanan rehabilitasi sosial bagi keluarga dari anak tersebut.”

Untuk Keluarga Tidak Mampu

Pelayanan sosial ini akan dirasa lebih penting lagi bagi keluarga tidak mampu. Karena hampir dipastikan mereka tidak memiliki pilihan terbaik bagi anak-anaknya kecuali menerima keadaan apa adanya.

Apalagi secara geografis banyak keluarga tidak mampu di Indonesia ini berdomisili di pesisir, pulau-pulau kecil, pedesaan yang jauh dari akses pelayanan seperti itu.

Hasilnya, anak-anak disabilitas di daerah tersebut tidak bisa berkembang optimal seperti halnya anak-anak disabilitas yang mendapatkan terapi sejak dini.

Pada dasarnya, kesadaran untuk memantau tumbuh kembang anak usia dini bukan hanya perlu dimiliki keluarga kurang mampu. Pemahaman ini juga perlu dimiliki oleh keluarga berkecukupan.

Pasalnya, tak jarang keluarga yang memiliki status sosial tinggi pun tak menyadari bahwa anaknya menyandang disabilitas.

Risiko serupa semakin tinggi terjadi di kalangan keluarga tidak mampu. Bagi keluarga seperti ini, kebutuhan perut juga saja masih menjadi masalah pokok sehari-hari. Apalagi jika ditambah dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan biaya tak sedikit.

Jika Tidak Ditangani

Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya menampilkan gejala awal berupa keterlambatan bicara atau kesulitan belajar. Hal ini bisa diakibatkan disabilitas intelektual yang disandangnya.

Kondisi seperti ini jika tidak segera ditangani dengan terapi atau konsultasi dengan ahli dapat berujung buruk bagi anak di masa depan. Ia semakin jauh dari kemungkinan hidup mandiri.

Dalam jangka panjang, kemiskinan yang dialami orangtuanya bisa diturunkan pula kepada anak tersebut, bahkan dalam tingkat yang lebih parah.

Agar hal ini bisa dihindari sedini mungkin, maka harus ada pengawalan terhadap generasi keluarga kurang mampu sejak kelahiran hingga usia tumbuh kembang. Ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelayanan maksimal tentang pentingnya terapi.

Salah satu terapi yang penting adalah wicara bagi anak lambat belajar atau lambat bicara. Ini perlu dilakukan secara proaktif dan gratis melalui lembaga-lembaga pemerintah/pemda secara luas.

“Mari sudahi cerita kelam mereka, ayo cerdaskan mereka dengan generasi yang kuat, sehat dan semangat hidup yang tinggi agar memiliki kemampuan mengurai ketidakberdayaan menjadi sebuah asa yang menunggu di sana.”

Infografis Akses dan Fasilitas Umum Ramah Penyandang Disabilitas
Infografis Akses dan Fasilitas Umum Ramah Penyandang Disabilitas. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya